Kemenkeu Klaim 17 Infrastruktur Besar Dibiaya Lewat KPBU
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim, sudah sudah ada 17 proyek infrastruktur besar yang berhasil dibangun melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). 

Salah satunya, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kemenkeu Luky Alfirman, adalah proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah rampung. 

"Kemudian juga proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya," katanya saat diskusi di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/8/2018). 

Luky mengatakan, keberhasilan proyek dengan skma KPBU itu menjadi bukti bahwa pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN lantaran keterlibatan swasta. Menurut dia, pihaknya juga mengembangkan KPBU-AP, yakni skema baru dengan availability payment (AP).

"Contohnya kita membangun jalan sebesar Rp100 triliun, lalu ada biaya pemelihraannya, maka dengan skema KPBU-AP akan lebih efisien. Karena kita tak membayar di awal, kita hanya membayar cicilan pembiayaan ketika proyek sudah berjalan," ujarnya. 

"Jadi, risiko dipindahkan ke kontraktor, kita bayar ketika jalannya sudah digunakan," lanjut Luky.

Dalam jangka dekat, ungkap Luky, yang dapat dilakukan adalah  bagaimana mengurangi impor dan menambah ekspor. Yakni dengan dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

"Karena ada beberapa pembangunan proyek imfrastruktur seperti listrik yang memerlukan impor yang tinggi dan kita berusaha menguranginya," ungkap dia. 

Luky memastikan, APBN secara keseluruhan saat ini dalam posisi yang aman. Karena menurutnya, angka defisit neraca pembayara saat ini masih 2,6 persen dari APBN.

Pemerintah, imbuh dia, saat ini tengah membuat proyeksi pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Hal itu lantaran masih adanya gap infrastruktur yang besar dan membutuhkan dana sekisar Rp4700 triliun untuk membangun selama lima tahun.

"Dengan skema pembiayaan baru, maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita," imbuh dia. 

Saat ini, menurut Luky, yang dibutuhkan adalah banyaknya investor masuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, pemerintah bisa mempromosikan dengan tepat cara menarik investor tersebut. 

"Kita memberikan penjaminan, untuk risiko politik agar investor tidak takut masuk ke sini," pungkasnya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari