Kerusakan Ekosistem Akibat Freeport, Negara Rugi Rp185 T
berita
Freeport. FOTO: ptfi.co.id
RILIS.ID, Jakarta— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyesalkan sikap PT Freeport Indonesia (PTFI), yang tidak menggubris hasil temuannya selama 333 hari, soal penyalahgunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah dari operasional tambang.

"Berdasarkan hasil temuan bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), terkait dengan temuan pelanggaran ekosistem dan penyalahgunaan hutan lindung yang mencemari lingkungan, sehingga menyebabkan kerugian negara Rp185 triliun oleh PTFI," kata Anggota BPK RI, Rizal Djalil, saat jumpa pers di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Rizal menjelaskan, hasil temuan itu, BPK juga menerima data dari Lembaga Antariksa Nasional (Lapan) dengan menemukan luasan wilayah yang terdampak limbah semakin besar. Sehingga, kata Rizal, pembuangan limbah operasional penambangan oleh PTFI berdampak pada kawasan hutan lindung, sungai, hingga ke muara laut.

"Dari 13 perusahaan pertambangan mineral yang beroperasi di Indonesia, hanya satu perusahaan, yaitu PTFI yang tidak mematuhi peraturan di Republik ini," jelasnya. 

Rizal menerangkan, dari hasil temuan selama 333 hari, BPK telah mempublikasikan dan sudah diserahkan kepada DPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar PTFI mematuhi rekomendasi BPK. Namun, kata Rizal, laporan tersebut tidak ada upaya dari DPR dan pemerintah terkait.

"Paling tidak BPK itu diberikan action plan-nya apa, mau melakukan apa, budget-nya berapa, dan kapan mau dilakukan. 333 hari itu tidak ada," terangnya.

Menurutnya, BPK memiliki tugas untuk memastikan hasil temuan dan kajiannya dilaksanakan oleh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur BPK dan keuangan negara. Maka, kata Rizal, rekomendasi atas temuan yang memprihatinkan soal penggunaan hutan lindung dan pencemaran lingkungan oleh PTFI harus segera dipenuhi.

‎"Kontrak karya kan dibuat jauh hari sebelumnya, jadi peraturan atau regulasi berkaitan dengan hutan dan lainnya tidak ada perusahaan yang dikecualikan, semuanya harus mentaatinya," harapnya.

Editor: Taufiqurrohman

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari