berita
ILUSTRASI: Net.
MASIH ingat dugaan suap Wali Kota Cilegon pada September 2017 lalu? KPK menetapkan kepala daerah tersebut, Iman Ariyadi, sebagai tersangka suap perizinan pembangunan mal di sana.

Benarkah Amdal ini sumber korupsi? Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, belum bisa memastikannya. Tapi, pastinya dalam kajian Amdal itu butuh peran serta masyarakat. Dengan begitu, tidak ada yang merasa dirugikan atas proyek pembangunan.

"Yang harus menjadi warning pemda, jangan sampai ruang diskusi dengan publik dipotong, di dalam prosedur (pengurusan) izin Amdal," kata dia seperti dilansir detik.

Masalah lainnya, jumlah konsultan di daerah yang masih sedikit. Sehingga, pihak yang mengurus Amdal sangat bergantung ke pemerintah selaku pembuat perizinan.

Berangkat dari kasus-kasus yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya rencana untuk merevisi aturan Amdal. Karena, banyak kelemahan pada regulasi dan tatalaksananya.

Beberapa tantangan seperti kualitas dokumen dan peran pemrakarsa (penyusun), sertifikat, konsultan, dan pengawasan pemerintah sendiri. Juga, lembaga pelatihan dan kompetensi, penilai, komisi Amdal, kualitas kelembagaan, termasuk pengaturan SK-nya.

Perbaikan aturan amdal itu penting karena kebijakan pembangunan sekarang meminta investasi harus cepat masuk hingga tak menghambat perizinan. 

"Jadi, aturan amdal harus kuat," katanya seperti dikutip Mongabay, Februari lalu.

Prof Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, mengatakan, sebagian orang memberi nilai buruk, yang lain malah memberi nilai sangat buruk, ketika ditanya soal seberapa besar manfaat studi Amdal mengendalikan kerusakan lingkungan.

"Padahal, kebijakan pengendalian dampak lingkungan itu diharapkan menentukan bagaimana dampak buruk investasi dikendalikan," ujar dia.

Sayangnya, kajian Amdal ini malah terjadi banyak penyimpangan. itu dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku dari lembaga pemerintah/pemda, konsultan dan tenaga ahlinya, investor, ataupun masyarakat di mana pembangunan itu dilaksanakan.

"Dalam prosesnya terdapat sekurangnya 32 titik potensi tempat transaksi dilakukan dan terjadi penyimpangan," tambah dia.

Untuk menyusun dokumen Amdal, permohonan informasi kesesuaian tata ruang dan izin prinsip dapat dikenakan biaya. Demikian pula aparat pemerintah, mulai desa hingga di pusat, dapat terlibat atau mengatur dana untuk konsultasi publik. 

Siapa yang terlibat pun bisa diatur. Kondisi ini menjadi penyebab rendahnya validitas data dalam dokumen Amdal.

Materi dokumen Amdal juga dapat dipengaruhi oleh transaksi pengesahannya yang memerlukan biaya, bahkan jauh lebih besar daripada ongkos untuk keperluan studinya sendiri. 

Wajar lah kalau investor atau pemrakarsa lebih mementingkan dokumen Amdal sebagai persyaratan administrasi. Rencana kelola lingkungan pun sering kali tidak digunakan.

Belum lagi proses penilaian yang sering kali mengabaikan aspek ilmiah, karena dianggap hanya bersifat formalitas. Pun konsultan yang kerap menyembunyikan isu krusial, yang mana hanya berpihak pada terbitnya kelayakan, SSKL serta izin lingkungan.

"Bisa dipengaruhi oleh pemrakarsa yang hanya fokus pada pengesahannya," tambah dia.

Itu mungkin akibat Pasal 69 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012, jasa penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal/KPA dan Tim Teknis dibebankan pemrakarsa, tanpa mekanisme tertentu.

Data 2015 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan jumlah penyusun Amdal yang bersertifikat sebanyak 977 orang, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur sebanyak 399 orang atau 41 persen. 

Adapun jumlah KPA seluruh Indonesia 249. Walaupun jumlahnya cenderung meningkat, tetapi kualitasnya menurun.

Dokumen yang dinilai pemerintah, sebanyak 199 (2016) dan 114 (2017), yang memiliki kualitas mutu substansi baik hanya sebanyak 25 persen sampai 31 persen.

Fakta lain, di tahun sama, data ACFE (Association of Fraud Examiners), 75 persen pelaku "fraud" termasuk korupsi di dunia, dan 82 persen di Indonesia, adalah lulusan pendidikan tinggi. Fakta ini sejalan dengan data KPK pada 2016 lalu.

Artinya, dokumen Amdal yang disusun para cendekia yang bersertifikat itu umumnya tidak menjadi pengendalinya, apalagi memecahkan soal ketidakadilan bermasyarakat.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Sumber: Rilis Lampung

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari