berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
BELUM ada kotak kosong yang dinyatakan menang. Begitulah kata Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Tidak fix, semua harus menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU daerah.

Tapi, isu yang berembus memang membenarkan hal tersebut. Pasangan calon tunggal di Makassar, Munafri Arifuddin - Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), tumbang dari kotak kosong

Cuma, perlu juga diamini pernyataan Bahtiar. Sebab, klaim kemenangan itu hanya mengacu pada hasil hitung cepat lembaga survei.

Di antaranya, Celebes Risiert Centre (CRC) yang melansir kalau Appi-Cicu memperoleh 46,55 persen. Sedangkan, kotak kosong unggul dengan 53,45 persen suara. Sudah pastikah?

"Kan ini baru 'kalau', belum ada hasil perhitungan suara KPU," ujar Bahtiar di Jakarta pada Kamis, 28 Juni kemarin.

Calon Wali Kota Makassar, Munarfi pun enggak mau berandai-andai. Dia lebih memilih tunggu hasil real count atau penghitungan resmi KPU. Sebab, bicara quick count, timnya juga punya, kok.

"Kami punya tabulasi sendiri untuk menghitung seperti apa yang benar," kata dia pascarilis hasil hitungan cepat CRC pada Rabu, 27 Juni lalu.

Soalnya, mengacu pada perhitungan cepat versi tim Appi-Cicu, perolehan suara mereka mencapai 52,14 persen, dan kolom kosong 47,86 persen

Direktur CRC, Herman Heizer, membenarkan kalau menurut surveinya, kotak kosong lah yang menang. Ini yang dinilai cukup mengejutkan.

"Pilkada dengan paslon tunggal adalah yang pertama kali terjadi di Makassar dan pemenangnya juga kolom kosong," ujar dia.

Penghitungan cepat yang dilaksanakan KPU melalui penginputan data hasil pemilihan atau formulir C1 untuk Pilkada Kota Makassar, memang benar kolom kosong unggul sementara.

Melalui sistem tersebut, pada persentase 80,41 persen, dengan jumlah TPS 2.147 unit dari total keseluruhan 2.670 TPS tersebar di 15 kecamatan.

Perolehan kolom kosong hingga pada pukul 07.30 WITA mencapai 236.785 suara atau persentasenya 52,50 persen. Lalu, Appi-Cicu memperoleh 214.219 suara dengan persentase 47,50 persen.

Ketua KPU Makassar, Amier Syarief, mengatakan, penginputan data dimasukkan melalui sistem scanner foto lalu dikirim ke server KPU RI.

"Ini merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final. Bila terdapat kesalahan pada model C1, akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya," kata Amier, Jumat (29/6/2018).

Nasib Makassar?

Mengacu pada Pasal 54D Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon, semua sudah dijabarkan.

Kemenangan calon tunggal diakui bila suara sah pasangan calon mencapai 50 persen plus satu suara sah.

Koordinator Desk Pilkada Kemendagri, Suhadjar, mengatakan jika tidak, maka kotak kosong yang menang. Bila demikian, KPU daerah dapat meyelenggarakan pilkada di periode berikutnya.

"Pilkada Serentak 2020 nanti," kata dia.

Lalu, urusan penyelenggaraan pemerintahan, akan diangkat seorang penjabat (Pj) kepala daerah. Untuk Makassar, diambil dari tingkat provinsi/pusat.

"Diambil dari esselon II di provinsi, bisa juga dari pusat," tambah dia.

Masa jabatan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, (Dany Pomanto) habis pada Mei 2019. Setelah itu, barulah diangkat Pj yang menjabat kurang dari satu tahun ke depan.

Namun, menurut Suhadjar, hal itu bukanlah masalah. Diakui kalau selama ini masa jabatan Pj memang singkat-singkat. Tapi, dulu sempat seorang Pj menjabat lebih dari satu tahun.

Sektretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, membenarkan bahwa kondisi Pj ini tidak akan menganggu jalannya pemerintahan di daerah.

"Pj adalah jabatan paling tinggi. Jadi, tidak masalah. Bahkan, dulu pernah kok dipimpin Pjs dan ternyata tidak masalah juga, apalagi untuk Pj," tambah dia.

Tingkat paling rendah adalah Plh (sekda), kemudian di atasnya Plt (wakil naik). Lalu, Pjs (cuti kampanye) dan paling tinggi adalah Pj (masa jabatan selesai).

Menurutnya, ada dua titik krusial di mana seorang penjabat ini memegang kendali daerah. Antara lain, saat restrukturalisasi dan penetapan APBD.

"Kalau di Makassar, ini Wali Kota kan habis di 2019, jadi APBD di tahun itu masih dipegang olehnya. Pj nanti hanya akan mengatur satu kali penetapan APBD 2020," tambah dia.

Tentunya, kata dia, pemerintah melalui Kemendagri akan mengangkat seorang Pj yang memang memiliki kompetensi. Tidak sembarang orang, sehingga hal semacam itu pasti tak masalah.

Sebelumnya, Wali Kota Danny Pomanto menilai, keunggulan kotak kosong di Kota Makassar merupakan sejarah baru di Indonesia. Karena, itu terjadi di suatu daerah besar di Indonesia.

"Makassar akan kembali menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada pilkada di tahun 2020," tambah dia.

Sebenarnya sih, pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Makassar diikuti dua pasang calon. Yakni, Appi-Cicu dan sang petahana Dany Pomanto - Indira Mulyasari Paramastuti, jalur perseorangan.

Namun dalam prosesnya, sebelum tahapan pilkada berlanjut ke tahap pencoblosan, tim hukum Appi-Cicu memperkarakan si petahana ke ranah hukum, pecalonan mereka dibatalkan.

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari