Ketika Seragam Koruptor Berubah Warna
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
RILIS.ID, Jakarta— Seragam bagi para koruptor sudah bukan lagi rompi oranye yang bertuliskan KPK di bagian punggung. Tapi, warnanya sudah beragam, mulai dari krem, batik, hingga putih. Dijadwalkan sesuai hari.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 2.357 pegawai negeri sipil korup, dan telah mendapatkan vonis pengadilan, tapi statusnya masih aktif. Juga tetap menerima gaji bulanan.

Kan kacau! Saat banyak pengangguran antre cari kerja, melamar di perusahaan yang cuma mampu menggaji Rp1-2 juta per bulan, tapi negara malah kasih uang cuma-cuma ke para "penjahat berseragam".

Bayangkan, anggaran sebesar Rp11.785.000.000 harus dikeluarkan untuk mereka setiap bulannya. Ini miliar loh. Daripada membayar rutin para koruptor, mengapa tak gaji saja pengangguran, kan?


Mengacu data yang diperoleh rilis.id dari BKN, dari 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht, 1.917 merupakan pegawai di tingkat pemerintahan kabupaten/kota.

Lalu, sebanyak 342 PNS bekerja di pemerintahan provinsi. Sisanya, 98 PNS bekerja di kementerian/lembaga. Mereka masih mendapat tempat di kantornya. Terlalu baik memang pemerintahan ini.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, mengatakan DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht.

"Yaitu 52 orang," kata I Nyoman dalam keterangan yang diperoleh rilis.id pada Jumat (14/9/2018).

Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat kedua terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana korupsi yaitu 33 orang, disusul Lampung sebanyak 26 orang. Ini baru peringkat tiga besar yah.

Kalau untuk tingkat kabupaten/kota, Sumut juga lah yang memegang angka terbesar, yakni 265 orang. Kemudian disusul dari Riau sebanyak 180 orang yang diduga terlibat korupsi.

Sedangkan, di tingkat instansi pusat, I Nyoman menegaskan, Kementerian Perhubungan tercatat masih mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inckracht, sebanyak 16 orang. Juara!


Pecat Koruptor
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan mereka harus diberi sanksi dengan dipecat secara tidak hormat. Karena, dampaknya itu membuat laju pertumbuhan ekonomi kian melambat.

"Dan membuat kemiskinan rakyat," tambah Tjahjo dalam acara Rakornas Sinergitas Penegakkan Hukum bagi PNS untuk Meweujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Hotel Grand Sahid Jakarta, kemarin.

Mengingat besarnya dampak negatif dari korupsi ini, kata dia, perlu ada upaya luar biasa dan sistematis untuk dapat mencegah dan memberantas perilaku korupsi, termasuk di kalangan PNS.

Dalam acara tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menpan-RB Syafruddin serta Kepala BKN Haria Bima Wibisana menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pemecatan PNS koruptor.

Tapi, telat enggak tuh? Negara keburu rugi, dan para "penjahat" ini menang banyak. Terus, bagaimana nih?


Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pernah bilang, para PNS yang sudah menjadi terpidana namun tetap mendapat gaji dari negara, harus mengembalikan uang tersebut.

Karena, prinsipnya mereka ini kan bekerja untuk negara dalam melayani masyarakat. Kalau sudah terlibat kasus hukum, terlebih ada putusan inkracht pengadilan, mereka tak lagi berhak atas gaji tersebut.

"Kembalikan gaji yang mereka terima," kata Saut saat dikonfirmasi pada Kamis, 6 September lalu.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari