Ketua DPR Dorong Penanganan COVID-19, Keamanan dan Perdamaian ASEAN
berita
Ketua DPR RI Puan Maharani. FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk menghasilkan kebijakan terkait penanganan COVID-19 dan menjaga stabilitas perdamaian serta keamanan di wilayah Asia Tenggara. 

Puan menekankan, pandemi COVID-19 membawa dampak pada manusia dan pembatasan kegiatan ekonomi yang dapat mengakibatkan kawasan berada di ambang resesi. Karena itu, Puan mendorong parlemen Negara Anggota ASEAN untuk menghasilkan kebijakan yang memadai dalam rangka membatasi penyebaran COVID-19, mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar, dan memastikan kesejahteraan sosial.

“Optimalkan peran parlemen dengan menjalankan tugas legislasi terkait penanggulangan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, seperti merumuskan undang-undang terkait stimulus fiskal atau penguatan jaring pengaman sosial,” ujar Puan Puan dalam Sidang Umum ke-41 AIPA, Selasa (8/9/2020).

“Dengan semangat 'Gotong Royong', yang merupakan istilah tradisional Indonesia untuk bekerja secara kolektif, kita akan dapat mencapai satu tujuan bersama untuk melalui pandemi COVID-19 ini,” sambung pimpinan delegasi DPR RI tersebut.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu mengungkapkan, parlemen juga harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan undang-undang tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Mengenai isu perdamaian, Puan berpandangan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas selalu menjadi faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan di Asia Tenggara.

“Penting bagi kita untuk tetap memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bersahabat, dan harmonis, guna meningkatkan kerja sama untuk membatasi penyebaran COVID-19 dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya,” kata Puan.

Dia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk memprioritaskan perdamaian, menghindari ketegangan, menahan diri, dan mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan antara negara-negara anggota ASEAN dengan menekankan pada sentralitas ASEAN.

Parlemen anggota AIPA, kata Puan, juga harus mendorong negara anggota ASEAN untuk tunduk pada hukum internasional seperti United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai acuan dalam menentukan hak maritim, hak berdaulat, dan kepentingan yang sah atas kawasan laut.

“Kode Etik di Laut Cina Selatan juga harus dikembangkan sebagai kerangka yang disepakati bersama untuk dialog dan konsultasi antara ASEAN dan Cina di Laut Cina Selatan sembari kita berharap proses yang baik tersebut dapat tercermin di lapangan,” ungkapnya.

Puan juga mengajak parlemen negara-negara ASEAN untuk peduli dan menjadi yang pertama dalam menjawab ekses di Rakhine, di mana para pengungsi menjadi korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Puan menekankan, untuk dapat maju sebagai komunitas ASEAN yang kohesif dan responsif, semua anggotanya harus meningkatkan kapasitas untuk menanggapi secara efektif tantangan regional yang muncul termasuk dalam konteks keamanan manusia.

“Diperlukan kerja sama parlemen dalam penguatan kerja sama di tingkat eksekutif dalam mengatasi masalah tersebut. Karena dikhawatirkan masalah sensitif ini akan menghambat upaya kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19,” ungkap Puan.

“Kita harus mencegah meningkatnya pergerakan ireguler manusia, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang terjadi di laut wilayah kita,” ucap Puan menegaskan.

Vietnam menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA yang untuk pertama kalinya dihelat secara virtual, pada 8-10 September 2020. Delegasi DPR RI berjumlah 15 orang, dipimpin Puan Maharani, serta didampingi Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris.

Sidang Umum ke-41 AIPA akan membahas isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian, bersama 10 parlemen dari kawasan ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan beberapa pengamat.

AIPA adalah organisasi forum parlemen ASEAN yang dibentuk pada 2 September 1977 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, untuk mendorong pemahaman, kerja sama, dan hubungan yang erat antara anggota parlemen ASEAN serta parlemen lain.
 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari