Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Jadi Saksi untuk JNS
berita
ILUSTRAS: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah melalui Fraksi Gerindra setempat. Kali ini giliran Ketua Fraksi partai Gerindra di DPRD Lampung Tengah yang diperiksa oleh penyidik KPK.

"Ketua Fraksi partai Gerindra di DPRD Lampung Tengah, Ahmad Rosidi dipanggil penyidik sebagai saksi untuk tersangka JNS (J Natalis Sinaga)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Tak hanya itu, beberapa pejabat di Lampung Tengah juga ikut diperiksa. Mereka diantaranya Kadis BPPKAD Kabupaten Lampung Tengah Madani, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli dan Supranowo selaku PNS di Dinas Bina Marga Lampung Tengah.

"Ketiganya juga diperiksa untuk tersangka JNS," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah ke para Ketua Fraksi. Ketua DPD Gerindra Lampung Tengah Gunadi Ibrahim juga pernah dipanggil penyidik KPK.

Jauh sebelum itu, penyidik KPK juga sudah memanggil empat Ketua Fraksi DPRD Lampung Tengah. Keempatnya adalah Ketua Fraksi Golkar, Roni Ahwandi, Ketua Fraksi PKS M. Ghofur, Ketua Fraksi PKB Iskandar dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Rosidi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Elvi R

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari