Klaim Jokowi soal UU Cipta Kerja: Kehidupan Pekerja Akan Membaik
berita
Demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). FOTO: RILIS.ID/Panji Satria
RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan di sidang paripurna DPR, akan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarganya.

“Pemerintah berkeyakinan melalui UU ini jutaan pekerja akan memperbaiki kehidupannya dan penghidupan bagi keluarga mereka,” kata Jokowi dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020). 

Jokowi mengaku telah memimpin rapat terbatas secara virtual pada hari ini bersama jajaran pemerintah, dan gubernur mengenai UU tersebut.

Ia kemudian menjelaskan alasan disusunnya UU tersebut. Salah satunya, menurut dia, adalah banyaknya jumlah kebutuhan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Jokowi menyebut, setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru, atau generasi muda yang siap masuk ke pasar kerja.

Jumlah kebutuhan lapangan kerja juga semakin meningkat, karena di tengah pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19 dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dimana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya,” ujar dia.

“Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran,” sambung Jokowi. 

Kepala Negara juga menegaskan bahwa tidak benar jika ketentuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dihapuskan dari undang-undang tersebut.

“Hal itu tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional, UMR tetap ada,” ujar dia.

Jokowi juga menekankan sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil di UU ini.

“Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” paparnya. 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari