Komisi I DPR: RUU Penyiaran Sebaiknya Ditarik dari Prolegnas
berita
Diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Penyiaran: Bagaimana Masa Depan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia?” di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (11/8/2020). FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menilai sebaiknya Rancangan Undang-Undang Penyiaran ditarik dulu dari program legislasi nasional (Prolegnas) lantaran materinya banyak yang ketinggalan. 

Abdul Kharis menuturkan, mengingat sudah lamanya RUU Penyiaran yang akan dibahas di DPR yaitu sejak 2002, terus dilakukan revisi dan hingga sampai hari ini belum juga selesai, sebaiknya memang ditarik dulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Setelah diperbaiki, kata dia, bisa dimasukkan pada masa sidang di Oktober 2020 mendatang.

“Kalaupun dipaksakan akan diselesaikan pada September 2020 ini tidak mungkin. Jadi, sebaiknya ditarik dulu untuk kemudian dimasukkan lagi pada Oktober mendatang, sambil menunggu selesainya RUU Perlindungan Data Pribadi," ujar Abdul Kharis dalam diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Penyiaran: Bagaimana Masa Depan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia?” di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Diskusi juga dihadiri anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kemenkominfo Prof. Dr. Henri Subiarto, dan Pengamat Penyiaran/Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga Prof Dr. Iswandi Syahputra. 

Menurut Abdul Kharis, hal ini perlu disinkronisasi digitalisasi ke analog, frekuensi harus diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan perlunya pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena banyak konten dan materi-materi yang berbahaya bagi anak-anak. “Karenanya, DPR mendukung penguatan peran KPI untuk pengawasan tersebut,” tutur Abdul Kharis.

Sementara, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan RUU Penyiaran di era digital UU ini sering direvisi, bahkan sudah dua periode mau revisi tidak selesai-selesai dari tahun 2009-2014-2019. Alasannya, ada perbedaan antara Komisi 1 DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg).

"Baleg ingin Pemerintah tetapkan sedangkan Baleg temukan model ini, dilakukan KPI Pusat. Kesimpulan dan kesimpulannya Baleg belum merumuskan UU penguatan, tapi Komisi 1 DPR sudah," tutur Syaifullah Tamliha. 
 

 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari