Komisi Informasi NTB Siap Tangani Sengketa Informasi dalam Pilkada Serentak
berita
MATARAM - Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap menangani sengketa informasi Pilkada serentak 2018 di wilayah NTB.

Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI NTB, Hendriadi SE., ME, mengatakan, KI melihat tensi politik pada masa kampanye pemilihan baik di tingkat pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NTB tahun 2018 ini terlihat semakin meningkat.

Tak pelak informasi mengenai kandidat, informasi tahapan penyelenggaraan dan hasil-hasilnya menjadi penting diketahui publik. Kondisi ini juga menjadi perhatian Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB).

"Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi pemilukada di NTB, KI NTB merespon beberapa masukan dari sejumlah kalangan dengan menyiapkan diri melayani permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilukada tersebut,"kata Hendriadi, Rabu (28/2) di Mataram.

Menurutnya, meskipun sampai saat ini belum ada permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait Pemilukada, KI NTB merasa perlu menyampaikan kepada publik perihal kesiapan perangkat dan majelis yang akan menangani penyelesaian sengketa informasi Pemilukada. 

"Mengingat prosedur permohonan informasi serta register permohonan PSI pemilukada memiliki durasi yang sangat singkat, KI NTB telah sangat siap melayani permohonan sengketa informasi pemilukada, kapanpun, tentu saja  sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Dipaparkan, terkait dengan kesiapan ini KI NTB juga mengantisipasi munculnya sengketa informasi dengan cara melakukan MoU dengan KPU NTB. Tujuannya adalah mendorong keterbukaan informasi publik dalam proses pemilukada.

Langkah ini dimulai dengan deklarasi kampanye damai yang salah satunya memuat point seluruh calon berkomitmen kuat mewujudkan keterbukaan informasi.

Hendriadi menjelaskan, secara tekhnis, kandidat dan penyelenggara pemilukada diminta mewujudkan keterbukaan informasi publik terkait dengan :
(1) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilukada,  (2) Badan publik  dan kandidat diminta mematuhi prosedur permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi pemilukada.

"Pertama, terkait informasi yang dihasilkan dalam seluruh tahapan pemilukada, KI NTB mengingatkan bahwa sedikitnya ada 10 jenis informasi yang seringkali menjadi obyek sengketa informasi pemilukada," katanya.

10 jenis informasi itu antara lain: (a) Informasi profil kandidat peserta pemilukada (termasuk diantaranya status kesehatan dan kekayaan), (b) Informasi terkait partai pengusung (surat rekomendasi dan dukungan), (c) Informasi hasil verifikasi calon perseorangan, (d) Informasi terkait  nomor rekening dan dana kampanye calon, (e) Informasi laporan dana kampanye,(f) Informasi DPT, (g) Informasi laporan pengaduan  ke Bawaslu dan tindaklanjut penanganannya, (h) Informasi hasil penetapan calon, (i) Informasi hasil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih, dan (j) Informasi terkait visi, misi dan program calon.

Yang kedua, tambah dia, terkait prosedur permohonan informasi  dan penyelesaian sengketa informasi.

Dijelaskan, prosedur permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi pemilukada diatur dalam Peraturan Komisi Informasi  (PerKI) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu.

Beberapa hal yang diatur adalah :
(a) Batas waktu pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pemohonan informasi dan dapat diperpanjang 2 hari kerja dengan alasan yang jelas.
(b)  Keberatan paling lama 2 hari kerja sejak ditemukannya alasan atas keberatan.
(c) Tanggapan PPID atas keberatan pemohon paling lama 3 hari kerja sejak keberatan diterima.
(d) Permohonan penyelesaian sengketa informasi 2 hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas keberatan oleh atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu atas keberatan.
(e) Penerbitan akta PSI 2 hari kerja.

"Terkait dengan 2 hal diatas, para penyelenggara pemilukada dan peserta pemilukada penting memperhatikan ketentuan PerKI 1 Tahun 2014," tandasnya.

Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilukada berjalan dengan transparan dan lancar serta tidak terkendala oleh masalah akses informasi dan sengketa informasi.

Hendriadi menegaskan, KI NTB mengapresiasi langkah KPUD dan Bawaslu NTB dan kabupaten/kota yang cukup terbuka terhadap akses informasi pemilukada.

"Sejauh yang diketahui KPU juga telah membuat berbagai sistem informasi terkait pemilukada yang sangat membantu masyarakat dan peserta Pemilukada mendapatkan informasi pemilukada secara baik dan lengkap, tinggal ditingkatkan respon dan updating informasinya," katanya.

Ia mengatakan, sengketa Informasi Pemilukada di NTB memang belum ada, namun di daerah lain sudah pernah terjadi. Seperti di Lampung, sengketa informasi antara Panwas dengan KPU pernah terjadi.

"Terhadap hal ini KI NTB tidak ingin kasus seperti yang terjadi di Lampung berulang di NTB, lebih lebih antar penyelenggara pemilukada diharapkan tidak ada sengketa informasi," katanya.

Namun demikian, tukas Hendriadi, jika pun ada sengketa informasi, KI NTB telah sangat siap. Bilamana ada permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilukada, KI NTB akan menyelesaikan secara cepat dan sederhana serta tanpa dikenakan biaya.

Demi mengantisipasi potensi sengketa informasi pemilukada maka dihimbau kepada kandidat dan penyelenggara pemilukada agar mengimplementasikan komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan sebaik baiknya. 

"Setidaknya 13 jenis informasi pemilukada yang tersebut diatas sudah harus dipublikasikan secara terbuka oleh penyelenggara pemilu," katanya.

Dengan demikian, keterbukaan informasi pemilukada dapat menjadi stimulus berjalan lancar dan tertibnya penyelenggaran pemilukada.

"Hal yang terpenting selain itu adalah hak publik untuk mendapatkan informasi pemilukada terpenuhi tanpa reserve," katanya. 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rilizen

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari