Kompetisi Daerah Jadi Kunci Pilpres
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
TAHUN politik. Kata-kata tersebut sering dilontarkan para elite belakangan ini. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019. Emang masih lama sih, tapi buat sebagian orang, tinggal menghitung waktu.

Mengapa 2018 dianggap sebagai tahun politik? Karena, semua berawal di tahun ini. Rentetannya ada di pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Juni mendatang. Perhelatan akbar itu akan berlangsung serentak di 171 daerah. Tepatnya, pada 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. 

"Sebanyak 85 persen pengguna hak pilih dalam dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019, terdapat di pilkada besok," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono.

Tercatat, sebesar 160.756.143 orang sebagai pemilih di Pilkada 2018. Jadi, pas lah kalau dihitung begitu, karena jumlah pemilih dalam Pemilu Serentak (pileg/pilpres) sekisar 196,5 juta orang. Maka itu, partai politik (parpol) lagi getol-getolnya mematangkan strategi sedari sekarang.

Pada Pilkada 2018 nanti, ada empat daerah yang menjadi penentu pesta demokrasi nasional, karena punya jumlah pemilih terbanyak. Antara lain, Jawa Barat dengan 33,1 juta pemilih, Jawa Timur (31,3 juta), Jawa Tengah (27,5 juta) dan Sumatera Utara (10,7 juta). 

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute, Jerry Massie menilai, kemenangan pilkada di Pulau Jawa akan punya pengaruh di Pilpres 2019 nanti. Makanya, parpol sekarang berambisi banget menjuarai kontestasi di tiga daerah tersebut, Jabar, Jateng dan Jatim.

"Siapa yang menang di tiga daerah ini bakal berpengaruh pada ajang Pilpres 2019. Jika PKB maupun PDI Perjuangan (di Jatim) yang menang, maka sama saja, keduanya koalisi di pemerintahan," kata dia.

Begitu juga kata Ketua Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, yang bilang kalau kemenangan NasDem di Jabar, tentunya punya efek ke perolehan suara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres. Makanya, dia enggak mau sejarah pada 2014 terjadi lagi, di mana minim dukungan untuk Jokowi. 

"Pilpres harus kita menangkan. Kita tidak mau peristiwa 2014 lalu, Pak Jokowi kalah telak di Jawa Barat," tambah Saan Mustofa.

Memang, partai-partai koalisi sudah merapat ke Jokowi. Dengan diusung resmi PDI Perjuangan, si Bapak kini sudah mendapat dukungan dari delapan parpol. Di antaranya, NasDem, Hanura, Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PPP, Perindo, serta Partai Keadilan.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro menilai, momentum pilkada ini memang menjadi persiapan parpol membangun koalisi pada pilpres. Tapi, tetap enggak bisa jadi patokan juga.

"Kadang pula kocar-kacir (parpol di pilkada). Akhirnya, mendukung pasangan calon yang ada, meskipun bisa jadi belum tentu sreg dengan partai pendukungnya," kata Mbak Wiwiek, sapaan akrabnya.

Parpol mengusung kandidat jagoannya di pilkada besok. Di Jawa Barat, ada empat pasang calon, yakni TB Hasanuddin (Purnawirawan TNI) - Anton Charliyan (Mantan Kapolda Jabar) dari PDI Perjuangan. Lalu, Gerindra, PKS dan PAN memajukan Sudrajat (Purnawirawan TNI) - Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi).

Kemudian, Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jabar) - Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta) jadi jawara dari Golkar dan Demokrat. Terakhir adalah Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) - Uu Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya) didukung PPP, PKB, Hanura, dan NasDem.

Di Jawa Timur, hanya dua pasang calon, yakni Khofifah Indar Parawansa (Mantan Menteri Sosial RI) - Emil Dardak (Bupati Trenggalek), mendapat dukungan Demokrat, Golkar, NasDem, PAN, PPP dan Hanura. 

Pihak seberangnya ada Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim) - Puti Guntur Soekarno (Cucu Presiden Soekarno) yang mendapat sokongan dari Gerindra, PDI Perjuangan, PKB dan PKS.

Sedangkan, Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo (petahana) - Yasin Maimoen (politisi PPP) didukung PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, PPP, dan Golkar. Juga, Sudirman Said (Mantan Menteri ESDM RI) - Ida Fauziah (politisi PKB) yang jadi jagoan PKS, PAN, PKB dan Gerindra. 

Dalam pilkada, kepengurusan partai tingkat daerah memang gak selalu satu suara dengan pusat. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syawri Chaniago, mengatakan meski berbeda saat pilkada, namun saat pilpres, koalisinya akan kembali pada formasi semula. 

Nah, apakah kepala daerah terpilih nanti bakalan bantu pemenangan pilpres, kata Ipang (panggilannya), pasti seperti itu. Misal, kalau di Jawa Barat, Ridwan Kamil menang. Meski tidak diusung PDI Perjuangan, namun parpol pendukungnya, yakni NasDem dan PKB adalah koalisi nasional di pusat. Jadi, ada korelasi linear. Begitu juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Begitu juga di DKI Jakarta. Karena, bukan Ahok pemenang pilgub waktu itu, maka suara untuk Jokowi di Ibu Kota bisa terganggu. "Memang susah kalau calon yang menang dari afiliasi partai yang berbeda," tutupnya. (bersambung).

Bagian 1: Jokowi Lagi 'Nyari' Wakil 
Bagian 2: Mereka Para Penantang 'Incumbent' 
Bagian 3: Jakarta Bisa Jadi Harapan Prabowo 
Bagian 4: Kompetisi Daerah Jadi Kunci Pilpres 
Bagian 5: Gagalnya Jokowi Bisa Jadi 'Bumerang'

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari