KPU 'Ogah' Ikut Campur soal Penundaan Hukum Calon Kepala Daerah
berita
Ilustrasi: RILIS.ID/Fafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya tidak ikut campur proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru institusinya mendukung aparat melakukan penegakan hukum.

"KPU menyadari proses hukum dan kewenangan aparat dalam menegakkan hukum. Kami tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK," kata Wahyu di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2) kemarin.

Menurutnya, Ketua KPU RI Arif Budiman tidak berpendapat terkait dengan proses hukum yang dilakukan KPK, sehingga pandangan proses hukum menunggu Pilkada selesai merupakan pandangan pemerintah.

"Alasan pemerintah pada waktu itu disampaikan oleh Menkopolhukam, Mendagri oleh Kapolri itu apakah tidak seyogyanya proses hukum yang diduga melibatkan kandidat itu diselesaikan setelah Pilkada selesai untuk menjaga fair play," ujarnya.

Ia mengatakan, KPU menilai proses hukum yang terjadi pada kandidat calon kepala daerah tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada 2018, sehingga sesuai jadwal dan program yang telah ditetapkan.

"Justru kami berkepentingan pemilih menggunakan hak pilihnya baik mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat itu bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3) kemarin.

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari