Marak Teror Konsumen, YLKI Minta OJK Lakukan Pemblokiran Fintek Nakal
berita
Ketua YLKI Tulus Abadi, FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir sejumlah perusahaan finansial teknologi (Fintek) karena dianggap menjebak konsumen. Berdasarkan data pengaduan kepada YLKI, kata Tulus, semakin banyak konsumen yang menjadi korban. Bahkan mereka mendapatkan teror dari pihak terkait.

"Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintek diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian dan atau bunga/komisi yang setinggi langit," ungkapnya kepada rilis.id, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Tulus mengatakan, dalam hal ini YLKI mendesak OJK untuk segera menutup atau memblokir perusahaan yang terbukti melanggar hak konsumen, baik perdata atau pidana. Pelanggaran yang dimaksud berupa teror fisik melalui telepon genggap, pesan singkat whatsapp dan Short Messeges Servis (SMS). 

"Pelanggaran juga berupa pengenaan denda harian yang sangat tinggi, misalnya Rp50 ribu per hari; dan atau komisi atau bunga sebesar 62 persen dari hutang pokoknya. Ini jelas pemerasan kepada konsumen," kata Tulus.

Menurut Tulus, saat ini terdapat 300 perusahaan fintek yang beroperasi di Indonesia, namun baru 64 persen yang mengantongi izin OJK. Hal ini, lanjutnya menjadi indikator lemahnya pengawasan OJK.

"YLKI juga mendesak OJK untuk segera memblokir perusahaan fintek yang tidak mempunyai izin (ilegal), tetapi sudah melakukan operasi di Indonesia," katanya.

Di samping itu, YLKI meminta konsumen untuk tidak melakukan utang piutang dengan perusahaan fintek atau kredit online yang tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Jika konsumen nekat dan terjebak pada hutang piutang dengan perusahaan fintek atau kredit online ilegal, maka tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

"Selain melaporkan pada OJK, YLKI mengimbau konsumen yang menjadi korban teror dari perusahaan fintek atau kredit online, untuk segera melaporkan secara pidana ke polisi. Patut diduga apa yang dilakukan pihak fintek kepada konsumen, berupa teror dan penyedotan data pribadi secara berlebihan, adalah tindakan pidana," jelas Tulus.

Terakhir, Tulus pun menghimbau pada konsumen untuk membaca dengan teliti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintek. Sebab teror yang dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen membaca aturan dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari