Mengenal DPR, dari Volksraad hingga 'Dewan Zaman Now'
berita
ILUSTRASI: Hafiz
LEMBAGA perwakilan rakyat pertama di Indonesia bernama Volksraad yang dibentuk kolonial Belanda (1918-1942). Semula anggotanya 39 orang kemudian pada1920 bertambah menjadi 49 orang dan pada 1927 menjadi 61 orang.

Sifatnya yang top down memaksa lembaga ini jauh dari fungsi-fungsi dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat yang ideal yang mencerminkan representasi rakyat atau pribumi.

Lembaga ini kendati di dalamnya dihuni anggota organisasi dan politisi pribumi tentu saja kebijakannya lebih memihak kepentingan penjajah. Kebijakan yang melindungi dan melanggengkan kekuasaannya di wilayah koloninya.



Namun bagi pejuang, politisi dan intelektual yang kooperatif, Volksraad dimanfaatkan sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan ide dan cita-cita kemerdekaan. Mereka sangat percaya 'bekerja sama' dengan pemerintah Hindia Belanda tak ada bedanya dengan kelompok pejuang yang memilih perlawanan nonkooperatif.

Politisi yang kooperatif memanfaatkan Volksraad untuk mendesakkan ide-ide kemerdekaan. Kendati ruang gerak politisi pribumi dibatasi tetapi keterlibatan mereka dalam Volksraad telah meninggalkan wacana demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ketika kekuasaan beralih ke Jepang. Negeri Matahari Terbit pun membentuk lembaga perwakilan untuk mengakomodasi para politisi pejuang yang kooperatif. Lembaga yang dibentuk pada 1943 ini bernama  Tjuo Sang-in.

Sama halnya dengan Volskraad, Tjuo Sang-in juga bukan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang ideal. Dua lembaga ini hanya alat kekuasaan Belanda dan Jepang dalam menabalkan kekuasaannya di tanah jajahan.

Ketika merdeka, Indonesia belum memiliki lembaga perwakilan sebagai syarat negara yang demokratis. Sebelum diselenggarakan Pemilu, fungsi-fungsi parlemen diwadahi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk pada 29 Agustus 1945.

Pada tahun 1946 anggota KNIP berjumlah 200 orang yang terdiri atas PNI (45), PSI dan Pesindo (35,Masyumi (35), Partai Buruh (35), Parkindo (4), Partai Katolik dan PKI masing-masing 2 orang. Sisanya wakil daerah dan suku. Anggotanya berkembang menjadi 514 pada tahun 1947.

Lembaga Perwakilan Masa Orde Lama

Indonesia memasuki masa demokrasi dengan pembentukan partai politik setelah keluar maklumat yang diteken Wakil Presiden Mohamad Hatta pada 3 November 1945. Mengenai latar belakang lahirnya maklumat ini dalam sejumlah literatur disebutkan lantara munculnya kekhawatiran atas ide Bung Karno yang menghendaki PNI menjadi partai tunggal di Indonesia dengan merujuk Partai Wafid di Mesir dan Kuo Min Tang di China

Pemilihan umum pertama memilih anggota DPR (29 September 1955) dan Dewan Konstituante (15 Desember 1955). Pemilu pada tahun 1955 yang melahirkan partai peserta pemilu dengan suara empat besar masing-masing PNI (57 kursi), Masyumi (57), NU (45) dan PKI (39). Pemilu pada tahun 1955 ini paling demokratis dalam sejarah Indonesia dan selalu menjadi rujukan literatur dan bahan analisis politik.

Selebihnya Indonesia memasuki  masa demokrasi liberal atau demokrasi parlemeter. Dalam sistem ini parlemen menjadi sentral sekaligus pula melahirkan instabilitas politik. Pemerintah jatuh bangun lantaran partai sangat rentan pecah koalisi.

Munculnya politik aliran yang sangat tajam dan pragmatisme politisi mengakibatkan koalisi mudah goyah dan pemerintahan yang dipimpin perdana menteri pun rata-rata berusia pendek. Perdana Menteri Sjahrir berkontribusi besar dalam perubahan format pemerintahan presidensial ke parlementer.

Masa demokrasi parlemeter berakhir setelah keluar Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

Indonesia selanjutnya memulai babak baru masuk ke Demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini menjadikan sosok Soekarno menjadi pusat kekuasaan yang sangat melimpah (powerfull).

Pada 1960 Soekarno membubarkan DPR, DPR Gotong Royong dan MPR Sementara yang pada akhirnya membuat Soekarno jatuh pada Maret 1967 lewat Sidang MPRS.

Lembaga Perwakilan Masa Orde Baru

Berkaca pada era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, Pemerintah Orde Baru lebih memilih konstruksi politik yang mengarah pada penciptaan stabilitas dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1973 tentang Partai Politik dan Golkar.

Partai politik dipaksa untuk berfusi sehingga setelah Pemilu 1971, dalam pemilu berikutnya (1977, 1982, 1987, 1992,  dan 1997) hanya melibatkan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Masa Orde Baru yang juga disebut era Demokrasi Pancasila, pemenangnya selalu Golkar. Selain Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi PDI dan Fraksi PPP juga ada Fraksi ABRI (TNI/Polri), anggota DPR yang ditunjuk langsung tanpa lewat pemilu sebagai konsekuensi Dwifungsi ABRI.

Lembaga Perwakilan Pasca Reformasi

Era reformasi ditandai kejatuhan rezim Orde Baru atau mundurnya Presiden Suharto pada Mei 1998. B.J. Habibie yang memerintah setelah Soeharto lengser mengantarkan secara mulus pemilu yang dipercepat pada tahun 1999.

Pemilu yang melibatkan 48 partai politik itu disebut-sebut pemilu demokratis yang nyaris atau persis Pemilu 1955. Persamaannya kembali muncul politik ideologi-aliran (ideologi Pancasila, Islam, Islam dan Pancasila, Sosialisme Demokrat, Demokrasi Religius). Perbedaannya tidak ada lagi partai yang berideologi komunis seperti PKI yang pada tahun 1955 bertarung dan menempati posisi empat besar setelah PNI, Masyumi dan NU.

Pada era Reformasi partai yang memiliki asas selain Pancasila pun diperbolehkan berdiri dan bertarung dalam pemilu. Tidak lagi berlaku asas tunggal selama asas tersebut tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Partai peraih suara terbanyak dan mendapat kursi di DPR masing-masing PDIP 35.689.073 suara (33,74%) setara 153 kursi, Partai Golkar 23.741.758 suara (22,44% sebanding dengan 120 suara, PKB 13.336.982 suara (12,61%) setara 51 kursi,  PPP 11.329.905 suara (10,71%) atau 58 kursi, PAN 7.528.956 suara (7,12%) atau 34 kursi.

Pada Pemilu 2004 kenyataan berbalik, Golkar yang mendominasi dengan meraih kursi terbanyak. Menyusul kemudian PDI Perjuangan. Koalisi kedua partai warisan Orde Baru itu mengusung pasangan calon presiden Megawati Sukarnoputri dan wakilnya Hamzah Haz.

Namun yang jadi Presiden justru Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla yang diusung Demokrat, partai pendatang baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Partai ini pula mengantarkan SBY kembali berkuasa pada Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2014 kembali PDI Perjuangan mendominasi sekaligus mengakhiri masa oposisi selama 10 tahun dan mengantarkan kadernya, Joko Widodo menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

DPR di era reformasi terasa lebih ideal dan sangat dinamis. Kompromi, koalisi dan pecah kongsi menjadi pemandangan yang menarik. Adagium politik yang mengatakan tidak ada musuh yang abadi melainkan kepentingan, menjadi sangat nyata. DPR yang sangat kompromistis.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari