Meski Berat, HIPMI Jaya Tetap Akan Patuhi PSBB Total
berita
Videotron imbauan di rumah saja saat PSBB pertama di DKI. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya), Afifuddin Suhaeli Kalla (Afi Kalla), mengatakan, keputusan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total memang berat bagi dunia usaha. 

Namun, kata Afi, pihaknya memastikan akan tetap mematuhi kebijakan yang akan diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. 

"Kami akan jalankan kebijakan itu sebagai langkah menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Ibu Kota yang dalam beberapa minggu terakhir mengalami lonjakan," kata Afi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/9/2020). 

Afi menegaskan, HIPMI Jaya mendukung dan akan menjalankan keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk kebaikan bersama.

“Saya mengimbau pengusaha muda di Jakarta untuk mengikuti aturan PSBB ketat yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Optimalkan skema kerja dari rumah (Work From Home /WFH)," ujarnya.

Dia mengimbau kepada usaha termasuk bidang esensial yang diperbolehkan untuk bekerja di kantor tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai aturan. Jika pengusaha tidak serius dalam menjalankan ini, menurutnya, krisis COVID-19 akan terus menjadi ganjalan bagi perekonomian Ibu Kota.

"Masalah kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan tuntas, baru kemudian ekonomi akan bisa berjalan dengan lancar," katanya. 

Sementara, Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta Raya (BPD HIPMI Jaya) Arief Satria Kurniagung menyampaikan pentingnya penegakan aturan pada masa penerapan PSBB total yang akan dimulai Senin depan.

“Saya melihat selama masa PSBB transisi banyak sekali pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat," kata Arief.

Pada masa tersebut Pemprov DKI Jakarta dan aparat hukum terlihat longgar dalam penegakan hukum serta pemberian sanksi yang tegas, padahal perangkat aturan dan sanksinya sudah cukup jelas.

Seharusnya sanksi langsung diberikan sesuai aturan, supaya ada efek jera. Kalau tidak ada sanksi yang tegas, aturan itu hanya akan menjadi kertas imbauan saja.

"Saya berharap PSBB total ini adalah PSBB terakhir yang akan kita jalankan di Jakarta, karena kalau masih terus diperpanjang akan menimbulkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam di Ibu Kota yang tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal berikutnya," tandasnya.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari