Metamorfosis Artis dalam Pemilu
Arif Budiman
28 Juli 2018, 10:15 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
berita
ILUSTRASI: Hafiz
TAK kenal maka tak sayang. Makin dikenal makin disayang. Tentu saja sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan. Yakni, dikenal karena kebaikan, baik karakter, perilaku maupun tampilan fisik anggota badan. Suka atau tidak suka, kecantikan dan ketampanan mesti diakui merupakan aset berharga. Dapat dikapitalisasi untuk akumulasi keuntungan, baik materil maupun immateril. Tak sedikit orang yang tiba-tiba menjadi ‘orang baik’ dan penolong yang tulus jika dihadapkan pada permintaan bantuan dari si cantik ataupun si tampan. 
     
Para pelaku seni peran atau biasa disebut artis memiliki keuntungan ini. Banyaknya kesempatan tampil di panggung drama, muncul di layar kaca, dan menyapa para penikmat film di bioskop-bioskop daerah dan ibukota membawa berkah aneka rupa. Popularitas menanjak, pendapatan meningkat, pengaruh menguat, dan berbagai keuntungan lainnya termasuk jumlah pemuja yang berlipat. 
    
Kesukaan terhadap figur memiliki pengaruh terhadap preferensi orang, tak terkecuali dalam hal menentukan pilihan politik. Kesukaan atau rasa sayang hanya bisa muncul dengan didahului keterkenalan. Dalam konteks ini, artis mesti berada selangkah di depan utamanya jika dibandingkan dengan para politisi amatiran. Pada saat para politisi pemula masih berjuang untuk dikenal, artis sudah ongkang-ongkang kaki di kursi popularitas. Jika politisi harus membayar untuk dapat dikenal, artis justru mendapatkannya secara gratis. 
    
Mempertimbangkan ‘kuasa’ figur artis yang demikian, tak heran jika dalam perhelatan Pemilu artis selalu mendapat tempat. Namun, jika dibandingkan dengan Pemilu sebelum Reformasi, peran artis dalam Pemilu masa kini telah mengalami metamorfosis. 
    
Perubahan sistem Pemilu dari elite-driven menjadi mass-driven tak pelak membawa dampak pada format strategi pemenangan yang diterapkan. Pergeseran kuasa dari elite partai politik ke massa pemilih di satu sisi ditambah kelemahan partai politik dalam melakukan kaderisasi di sisi yang lain telah memfetakompli partai politik untuk mengadopsi cara-cara instan dalam memperkuat pasukan. Akibatnya, alih-alih mendidik dan melatih pemain sejak usia dini melalui akademi, partai politik ‘terpaksa’ menerapkan strategi membeli pemain jadi. 

Pilihan strategi semakin sedikit manakala Undang-undang Pemilu menetapkan ambang batas (parliamentary threshold) yang cukup besar yakni 4 persen dari total perolehan suara partai politik secara nasional dengan sistem Pemilu terbuka dan saint lague sebagai metode konversi suara. Ketentuan regulasi tersebut mengharuskan partai politik untuk menyediakan magnet figur sebagai alternatif penarik dukungan, khususnya ketika daya tarik kelembagaan partai sedang memudar.
 
Pada saat realitas politik menunjukkan tak tersedia waktu yang cukup untuk mempromosikan kader-kader yang dididik melalui jalur ‘akademi’ dan jumlah figur yang mumpuni tak memadai untuk maksimalisasi dukungan pemilih maka strategi merekrut pemain jadi tak bisa lagi dihindari. Ketika itulah peran artis dalam Pemilu bergeser dari sekadar entertainer menjadi vote-getter. Mereka tak hanya menjadi daya tarik dalam pengumpulan massa tetapi telah bergerak menjadi pemetik suara.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari