Minta Tunda Proses Hukum, KPK Nilai Pemerintah Tak Elegan
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan Menkopolhukam Wiranto terkait penundaan penetapan tersangka kepada para calon kepala daerah (cakada). Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, permintaan itu tak elegan.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup ada peristiwa pidananya," katanya kepada rilis.id, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Sementara itu, bila KPK menghentikan proses hukum penyelenggara negara, maka akan berdampak buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, angka indeks persepsi korupsi Indonesia masih belum meningkat.

"Yang begitu itu, tidak baik buat angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat," paparnya.

Meski begitu, Saut tidak mau menyebut permintaan Wiranto itu sebagai bentuk upaya intervensi Pemerintah kepada KPK. Saut mengaku, tetap menghargai imbauan Menkopolhukam tersebut.

"Enggak (intervensi) lah, kan KPK enggak bisa diintervensi. Pak Wiranto hanya usul, kita hargai usul itu," tegasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Pasalnya, ia menilai, langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Editor: Eroby JF

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari