OJK Sebut POJK Atur Transparansi Perusahaan Fintek
berita
Fintek. ILUSTRASI: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Kepala Departemen Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono mengatakan, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menuntut pelaku industri teknologi finansial (fintech) untuk transparan dalam menjalankan proses bisnis. Menurutnya, dengan adanya POJK seluruh aturan baik denda dan apapun harus diketahui oleh konsumen.

"Dengan adanya POJK Inovasi Keuangan Digital ini, kami menuntut transparansi sehingga nasabah akan mengetahui apa yang dilakukan dan diterima, termasuk beberapa denda atau apapun," katanya, dilansir dari ANTARA, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Pernyataan tersebut menanggapi seruan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada OJK untuk memblokir perusahaan fintek yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak konsumen.

YLKI terutama menyoroti adanya pengenaan denda harian yang tinggi, misalnya Rp50 ribu per hari serta komisi sebesar 62 persen dari utang pokoknya.

Triyono mengatakan, denda keterlambatan pembayaran seharusnya sudah dipahami oleh nasabah atau peminjam ketika melakukan tanda tangan kesepakatan awal.

OJK akan melakukan sosialisasi menyangkut POJK Inovasi Keuangan Digital terutama kepada para pelaku usaha supaya mampu menjalankan kewajiban edukasi nasabah.

Kewajiban edukasi kepada nasabah tertuang dalam POJK Inovasi Keuangan Digital agar pelaku industri tidak menjual produk kepada yang calon nasabah yang tidak tepat (misselling).

"Nasabah juga mesti mengetahui berhubungan dengan platform seperti apa, harus jelas. Ini yang diatur dalam POJK 77/2016 dan POJK 13/2018," ujar Triyono.

Sebelumnya, diwartakan, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir sejumlah perusahaan finansial teknologi (Fintek) karena dianggap menjebak konsumen. Berdasarkan data pengaduan kepada YLKI, kata Tulus, semakin banyak konsumen yang menjadi korban. Bahkan mereka mendapatkan teror dari pihak terkait.

"Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintek diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian dan atau bunga/komisi yang setinggi langit," ungkapnya kepada rilis.id, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Tulus mengatakan, dalam hal ini YLKI mendesak OJK untuk segera menutup atau memblokir perusahaan yang terbukti melanggar hak konsumen, baik perdata atau pidana. Pelanggaran yang dimaksud berupa teror fisik melalui telepon genggap, pesan singkat whatsapp dan Sort Messeges Servis (SMS). 

"Pelanggaran juga berupa pengenaan denda harian yang sangat tinggi, misalnya Rp50 ribu per hari; dan atau komisi atau bunga sebesar 62 persen dari hutang pokoknya. Ini jelas pemerasan kepada konsumen," kata Tulus.

Menurut Tulus, saat ini terdapat 300 perusahaan fintek yang beroperasi di Indonesia, namun baru 64 persen yang mengantongi izin OJK. Hal ini, lanjutnya menjadi indikator lemahnya pengawasan OJK.

"YLKI juga mendesak OJK untuk segera memblokir perusahaan fintek yang tidak mempunyai izin (ilegal), tetapi sudah melakukan operasi di Indonesia," katanya

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari