Pemerintah dan DPR Sepakat Tiadakan Perbedaan Pegawai Tetap dan Pegawai Honorer
berita
Ilustrasi PNS. RILIS.ID/Dendi Supratman
RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk meniadakan perbedaan golongan pegawai tetap dan honorer Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya yang ada ialah pegawai pemerintah. Hal ini setelah dilakukannya rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya," jelas dalam kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. Oleh karena itu nantinya  tidak ada lagi status pegawai di luar itu.

"Sementara saat ini (faktanya) masih ada. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Dan yang mengenaskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku," papar Arif.

Pihak pemerintah pun setuju dengan adanya UU ini maka hanya ada dua status pegawai pemerintah yaitu PNS dan PPPK. 

Sumber: CNBC Indonesia



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari