Pemerintah Harus Lebih 'Greget' tangani Stunting
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID
MESKI masalah stunting terus menghantui anak Indonesia, namun pemerintah juga dianggap kurang memberikan penyadaran kepada masyarakat. Bahkan, makanan-makanan instan yang justru memiliki gizi rendah semakin marak dikonsumsi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengatakan pemerintah tak lagi gencar dalam sosialisasi makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mengatasi stunting. 

Bahan pangan pengganti yang nilai gizinya sama meski rasanya berbeda juga tak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah, contohnya, ayam diganti dengan ikan.

"Itu yang menjadi poin kenapa banyak yang stunting," kata Irma.

Irma bilang, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di setiap rapat kerja dengan mitranya tersebut. 

Dia mencontohkan, program Nusantara Sehat yang dilakukan Kemenkes juga mestinya bisa menjadi salah satu jawaban untuk mengentaskan stunting.

Program Nusantara Sehat sendiri merupakan salah satu upaya Kemenkes untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi yang utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining atau penapisan.

"Program Nusantara Sehat itu bukan cuma untuk menjaga agar masyarakat tidak sakit atau bisa selalu sehat saja, tetapi juga untuk menjaga agar masyarakat tidak kekurangan gizi," ujarnya.

Untuk itu, imbuh Irma, Komisi IX merekomendasikan agar Kemenkes memberikan makanan tambahan untuk masyarakat kurang mampu. Salah satunya, memberikan makanan tambahan berupa biskuit balita, anak sekolah dan ibu hamil.

"Tetapi tetap harus ditambah dengan pemberian susu atau kacang hijau," imbuhnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem itu menilai, saat ini fasilitas dari pemerintah juga belum cukup untuk bisa menyelesaikan masalah stunting. 

Salah satunya, Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu) yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat desa.

"Posyandu kita saat ini kurang greget, karena kurang dukungan dari Kemenkes. Susah sekali minta timbangan bayi dan kebutuhan Posyandu dengan kementrian," tegasnya.

Masalah itu, lanjutnya, ditambah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyosialisasikan bahaya stunting. Sehingga, sampai sekarang Indonesia masih menjadi salah satu negara tertinggi di dunia yang mengalami stunting.

Stunting sendiri saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Lintas kementerian pun digerakkan untuk menyelesaikan masalah yang bisa mengancam masa depan generasi Indonesia tersebut.

Salah satu yang juga dilibatkan dalam masalah stunting itu adalah Kementerian PPN/Bappenas. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pemerintah berkomitmen untuk serius dalam menangani masalah stunting tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kata Bambang, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019. 

Selain itu, dalam RKP 2018, pemerintah juga telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Bambang menyebut ada 9 juta anak mengalami kondisi stunting alias gagal tumbuh pada balita akibat kekurang gizi kronis yang tersebar di seluruh Indonesia.‎ 

Menurutnya,  ‎masalah stunting itu dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.

Dia mencontohkan, bila pada 2017 PDB negara sebesar Rp13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp300 triliun per tahun. 

Sehingga diperlukan pendekatan multi-sektor dengan melibatkan 17 Kementerian/Lembaga teknis dan satu Kementerian koordinator, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa," sebutnya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari