Pemerintah Tak Bisa Intervensi Penegakan Hukum
berita
Menko Polhukam Wiranto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.
RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Yusa Djuyandi, mengatakan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi hukum terhadap penanganan yang sedang dilakukan oleh institusi penegak hukum.

Dia menegaskan, saat ini sudah bukan zamannya lagi pemerintah melakukan intervensi hukum, termasuk dengan mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan seseorang sebagai tersangka atau proses hukum lainnya.

"Pernyataan Menkopolhukam bahwa perkataannya hanya berupa imbauan, bukan paksaan, itu karena ada respons negatif dari masyarakat. Sudah bukan eranya lagi pemerintah mengintervensi hukum," kata dosen Ilmu Politik ini, Rabu (14/3/2018).

Diketahui, Menkopolhukam Wiranto meminta kepada KPK untuk menunda penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi atau tersangka terhadap calon kepala daerah yang terindikasi atau terlibat dalam masalah hukum.

Pernyataan Wiranto tersebut ihwal rencana KPK yang siap mengumumkan status tersangka beberapa calon kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan imbauan tersebut disampaikan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah sekaligus menghindari KPK masuk dalam ranah politik praktis.

Dari sisi politik, kata Yusa, imbauan semacam ini bisa saja muncul karena adanya kekhawatiran beberapa calon kepala daerah yang diusung beberapa partai pemerintah akan gagal mendulang suara jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

"Saat ini status tersangka yang dipikul seorang calon kepala daerah sebagai tersangka, khususnya dalam kasus korupsi, sudah terbukti akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk memilih calon tersebut," tutupnya.

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari