Pengamat Sebut Perppu dan UU Tak Bisa Lawan Aksi Terorisme
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman
RILIS.ID, Jakarta— Pengamat kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar mengatakan, peraturan perundang-undangan (Perppu) atau Undang-undang (UU) yang semakin keras tidak akan bisa melawan aksi terorisme. 

"Pendapat saya, yang bisa melawan terorisme bukan Perppu dan UU yang keras menindak, tapi keadilan hukum, kesejahteraan dan pemerintah yang berpihak pada negara dan bangsanya," ujar Bambang kepada rilis.id, di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menurutnya, beberapa poin-poin baru yang akan dimuat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Perppu mengkhawatirkan. 

"Terutama terkait poin definisi atau batasan teroris yang berpotensi meluas dalam penindakannya. Contoh ada di RUU itu, maka RUU Belum disetujui oleh DPR" katanya.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sudah tinggi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memandang Rancangan  Undang-Undang tentang Terorisme (RUU Terorisme) mendesak untuk segera disahkan, mengingatkan kondisi yang dihadapi saat ini. 

"Dengan disahkannya UU Terorisme, setidaknya ada payung hukum bagi tindakan penanggulangan terorisme baik oleh TNI atau Polri," kata Tjahjo, Selasa (15/5/2018).

Tapi, jika RUU Terorisme tak disahkan pada masa sidang kali ini, pemerintah akan menempuh jalur lain yakni mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

"Nanti kita tegas kalau sampai sidang ini tidak ya Perppu," ujar dia.

Tjahjo juga yakin DPR memandang hal yang sama, bahwa RUU Terorisme sangat penting untuk segera disahkan. Fraksi-fraksi di DPR pasti paham dalam penanganan dan penanggulangan terorisme diperlukan payung hukum kuat.

Sekarang stabilitas terancam oleh aksi-aksi teror. Tentu dibutuhkan tindakan dari Negara dalam memulihkannya. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang harus ditindak tegas. Sebab aksi teror itu sendiri adalah pelanggaran HAM berat.

"Kalau kita dikit-dikit takut HAM tapi stabilitas keamanan enggak terjaga bagaimana. Yang penting kita aman stabil. Jangan dikit-dikit dihantui oleh HAM. Sekarang kalau kita simak di negara yang maju pun sudah faktor stabilitas dan keamanan dan payung hukum, itu penting," tuturnya.

Presiden sendiri sudah bersikap tegas, aparat negara memerlukan payung hukum yang kuat untuk menindak segala bentuk aksi teror yang mengancam keutuhan Negara. Dan, payung hukum itu ada dalam RUU Terorisme.

"Bapak Presiden tadi sudah mengisyaratkan kalau sampai berlarut larut ya beliau akan mengeluarkan Perppu," katanya.

Editor: Elvi R

Tulis Komentar
Komentar (1)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari