Pengawasan 'Barang' Asing Harus Ketat
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
BAKTERI Pseudomonas Viridiflava yang ada di bibit sawi putih asal Korea Selatan, dan Tobacco Streak Virus (TSV) yang terbawa oleh media pembawa biji kedelai asal Kanada, ternyata bukan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pertama yang masuk ke Indonesia.

Bahaya yang mengancam hortikultura dalam negeri, sebelum-sebelumnya sudah pernah nyaris tersebar di lahan pertanian. Untungnya, lebih dulu digagalkan Badan Karantina Pertanian. Tercatat, ada enam benih yang terjangkit bakteri, masuk lewat jalur impor.

Pada November 2017 lalu, Badan Karantina Pertanian memusnahkan bibit bunga Lilium yang didatangkan dari Belanda. Pasalnya, setelah dilakukan uji laboratrium di Bandung, benih tersebut positif terinfeksi Rhodococcus Fascians.

Kemudian, Agustus 2017, benih jagung asal Thailand di Surabaya terdeteksi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) golongan A1, yaitu bakteri Pseudomonas Syringae pv Syringae. Ini merupakan bakteri yang belum ada di Indonesia, sehingga kembali dimusnahkan.

Lalu, virus Dasheen Mosaic pada benih Bunga Calla Lily asal Belanda, terus ada tiga bakteri yang menjangkit benih padi asal Filipina. Antara lain, bakteri Burkholderia Glumae, Aphelenchoides Besseyi dan Aphelenchoides Fragariae.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB (Institut Pertanian Bogor), Dwi Andreas Santoso menilai, memang perlu ada pengetatan dari Badan Karantina Pertanian di berbagai balai daerah, supaya kejadian serupa bisa diantisipasi.

"Apalagi, Indonesia memiliki ribuan pintu masuk komoditas impor dari berbagai negara, baik lewat udara dan juga laut," kata Andreas.

Walaupun tidak bisa mengontrol seluruh wilayah, paling tidak pintu-pintu masuk utama balai karantina, lebih proaktif. Misalnya, pengecekan dokumen yang dibawa eksportir, haruslah diteliti secara ketat. Salah-salah, komoditas ini akan menyebar ke pasar dalam negeri.

"Nah, kalau benih sih mestinya harus melalui prosedur itu. Karena yang masuk di Indonesia harus diuji benar, dan bebas dari panthogen. Jadi, memang tinggal bagaimana pelaksanaan aturan tersebut di lapangan," ujarnya.

Namun, terkait perlunya menghentikan impor, Andreas mengungkapkan, masih belum bisa sepenuhnya dilakukan. Sebab, ada beberapa benih yang memang harus didatangkan dari luar. Karena memang belum tersedia di sini.

"Kemudian, kan memang untuk benih tertentu kita butuh dalam jumlah yang besar. Katakanlah sekarang mau program bawang putih, nah kemudian pemerintah mengimpor bawang putih dalam jumlah yang besar. Karena di dalam negeri tidak ada," tambahnya.

Cuma, mestinya impor tetap ada batasan. Artinya, benih-benih asing ini bisa dikembangkan sendiri di dalam negeri. Jadi, tak lagi terus-terusan ambil pasokan "orang".

"Tapi, dalam kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sebenarnya memang perlu gerakan yang memang sampai level bawah. Yakni, petani," tutur Andreas.

Berdasarkan datanya, ia menyebutkan, sebanyak 78 persen benih hortikultura dikuasai oleh asing. Makanya, perlu gerakan dari bawah, supaya Indonesia ke depannya bisa swasembada.

"Untuk saat ini, tidak bisa serta-merta 'oke putus' (impor) semua. Petani repot juga kan. Jadi perlu program panjang dan konsisten. Dan, yang terpenting jangan proyekan," tandasnya.

Begitu juga menurut eks-Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Kebijakan impor tetap diperlukan selama masih ada bibit hortikultura yang belum tersedia di Indonesia.

"Tidak harus semua swasembada. Kalau bisa, bagus. Tapi, kalau masih belum mampu, ya tidak masalah impor dulu," kata Anton.

Sedangkan masalah bakteri, ujar dia, adalah soal bagaimana memperketat pengawasan saja agar bahayanya tidak masuk dan menyebar di Indonesia. Itulah fungsi dari badan karantina, pun selama ini, penyebarannya kerap bisa dicegah dan dimusnahkan.

"Jadi bukan kesalahan impor," tegasnya.

Yang jadi masalah, kalau ini sudah jadi kasus endemik, atau berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Lain dari itu, maka hanya dinilainya hal lumrah saja.

Meski menganggap biasa, namun ia berharap, pemerintah bisa melakukan tindakan agar OPTK dari benih atau komoditas hortikultura, tidak sampai masuk. Caranya, ya memperkuat pengawasan dan kemampuan Badan Karantian Pertanian.

"Terutama, analisis cepat bakteri-bakteri berbahaya," pungkasnya.

Baca juga:
Bagian 1: Produksi Impor Malah Bikin Bahaya
Bagian 2: Pengawasan 'Barang' Asing Harus Ketat
Bagian 3: Berharap Hortikultura Tak Lagi Impor
Bagian 4: Berdayakan Petani Hasilkan Bibit Sendiri

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari