Pengurus PKH Tak Boleh Kader Partai, PAN: Seleksi Harus Terbuka, Menterinya Kan dari Parp
berita
Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.
RILIS.ID, Jakarta— Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut kader partai politik tidak bisa menjadi pengurus Program Keluarga Harapan (PKH). Politikus PDIP ini menilai proses rekrutmen pengurus PKH dilakukan secara terbuka dan tak ada pengkhususan untuk kelompok
tertentu. 

Menanggapi hal tersebut, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan proses rekrutmen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik. Sebab, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. 

Karena itu, menurut Saleh, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).

“Yang didampingi itu kan masyarakat tidak mampu. Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping. Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan," sambung anggota Komisi IX DPR itu.

Dalam konteks ini, lanjutnya, seleksi pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka. Saleh menilai, semestinya tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Pasalnya, anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN.

“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak," tegas Saleh. 

Wakil ketua MKD DPR ini menekankan, tidak etis apabila semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH. Kalaupun bisa, pendamping tersebut juga harus dibagi secara proporsional tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu. 

“Pemenang pemilu itu kan tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos Ambang Batas Parlemen. Jadi, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH. Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," tutur legislator asal Sumatera Utara itu. 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari