Penyataan Wiranto, KPK Sebut Belum Ada Unsur Penghalangan Penyidikan
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.
RILIS.ID, Jakarta— Juru Bicara KPK Febri Diyansah, menilai, pernyataan Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersangka para calon Kepala Daerah hanya sebatas imbauan, dan tidak ada bentuk intervensi di sana, sehingga tak masuk unsur penghalangan penyidikan kasus.

Menurutnya, KPK tidak bisa serta-merta menjerat Wiranto dengan pidana pasal menghalangi penyidikan. Mengingat tidak secara khusus menjegal kasus yang ditangani Komisi Antirasuah ini.

"Saya pikir terlalu jauh ya ke sana (pasal penghalangan penyidikan kasus korupsi). Pernyataan tersebut hanya sebatas imbauan dan kami menghargai itu," kata Febri, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Febri menegaskan, KPK akan tetap melakukan langkah hukum terhadap calon Kepala Daerah apabila terbukti ditemukan pidana korupsi. Menurutnya, KPK hanya berjalan di atas koridor hukum sehingga tidak ada urusannya dengan ruang lingkup politik di pilkada.

"Untuk proses hukum tentu saja KPK di bagian penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumya adalah hukum acara pidana, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, tiga dasar itu saja yang kita gunakan sebagai pijakan untuk dasar hukum," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan langkah hukum KPK bukan kepada calon kepala daerah. Namun kepada pejabat daerah yang memang kebetulan maju sebagai calon Kepala Daerah di 2018 ini. Sehingga terkait dengan proses pilkada, KPK dikatakannya tetap akan menghormati proses itu.

"Perlu kami tegaskan yang diproses oleh KPK bukan calon kepala daerah. Yang diproses kepala KPK adalah penyelenggara negaranya, jadi posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara lah yang kemudian menjadi kewenangan KPK sesuai UU KPK No 11 tahun 2002, namun kebetulan mereka adalah calon kepada daerah. Terkait proses pilkada kita memberi dukungan penuh untuk proses pilkada ini," tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ia tak mau menyebut imbauan Wiranto itu sebagai bentuk upaya intervensi Pemerintah kepada KPK. Saut mengaku tetap menghargai imbauan Menkopolhukam tersebut.

"Enggak (intervensi) lah, kan KPK nggak bisa di intervensi, Pak Wiranto hanya usul, kita hargai usul itu," tegasnya kepada rilis.id.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Pasalnya ia menilai langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3/2018).


 

Editor:

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari