Pilkada dan Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (3)
berita
Firman Jaya Daeli. FOTO: Istimewa
Oleh Firman Jaya Daeli
Penasihat BPP PKN dan Mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR


BPP Provinsi Kepulauan Nias juga bertemu resmi dalam format Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. BPP PKN sesungguhnya sudah beberapa kali bertemu formal maupun informal dengan Komisi II DPR (Komisi Politik Dalam Negeri). Bahkan BPP PKN juga senantiasa bertemu dan berkomunikasi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR dari dahulu sampai sekarang. 

Pertemuan terakhir dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria dan dihadiri beberapa Anggota Komisi II (Sirmadji, Suasana Dachi, Libert Kristo Ibo, Siti Sarwindah dan Amirul Tamim). Inti dan hasil pertemuan BPP PKN dengan Komisi II pada dasarnya sama dengan pertemuan dengan Ketua DPR. Materi tambahan dari pertemuan dengan Komisi II relatif lebih lama dan banyak karena berkaitan dengan agenda dan tahapan lanjutan, serta ada pendapat, saran, dan pemikiran dari semua Anggota DPR yang hadir. 

Dalam pertemuan dengan Ketua DPR dan Komisi II DPR hadir dari BPP PKN antara lain Firman Jaya Daeli (mantan Anggota Komisi II DPR dan Penasihat BPP PKN), Suasana Dachi (anggota Komisi II  dan Penasihat BPP PKN), Christian Zebua (Ketum BPP PKN Pusat), Haogosokhi Hulu (Wakil Bupati Nias Utara dan Ketua Pelaksana Harian BPP PKN Pusat), Firman Yanus Larosa (Sekda Nias dan Sekum BPP PKN Pusat), Saroziduhu Zebua (Ketua BPP PKN Perwakilan Jakarta), Fa’ahakhododo Maruhawa (Sekretaris BPP PKN Perwakilan Jakarta), Selsius Baeha (Bendahara BPP PKN Jakarta),  Fonali Lahagu (Akademisi/Ilmuwan)  dan sejumlah figur dari berbagai kalangan. 

Sebelumnya, pada hari dan tanggal yang sama, BPP PKN bertemu juga dengan Fraksi Gerindra DPR. Pertemuan dengan Fraksi Gerindra DPR sudah pernah beberapa kali. Bahkan sesungguhnya, BPP PKN sudah pernah dan beberapakali bertemu dan berkomunikasi resmi, langsung, dan intens sebelum ini dengan berbagai Fraksi DPR, baik dalam periode DPR 1999 - 2014 maupun 2014 - 2019. 

BPP PKN pernah dan intens bertemu dan berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN  dan ada juga komunikasi, dukungan, dan komitmen dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS meski belum sempat bertemu resmi saat itu.

Saya yang pernah menjadi anggota Komisi Politik dan Hukum DPR dan juga dulu menjadi salah seorang Tim Inti Pansus DPR Pembentukan Provinsi Banten, Pansus Provinsi Bangka Belitung, Pansus Provinsi Gorontalo, dan Pansus Provinsi Kepulauan Riau. Pada dasarnya semakin baik dan bagus apabila bertambah dan mengalir dukungan dan aspirasi dari berbagai kalangan untuk mendorong dan memperkuat Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. 

Secara hakiki dan sesungguhnya tentu menjadi baik dan bagus  apabila ada elemen kemasyarakatan, misalnya ormas yang mendukung Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias melalui pertemuan dan penyampaian aspirasi ke sejumlah pihak. Tentu dapat disimpulkan bahkan dipastikan akan semakin positif, baik, bagus, dan bermakna lagi apabila aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui BPP PKN. Kemudian berkoordinasi dengan BPP PKN agar perjuangan bersama Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias semakin efektif dan efisein dalam semangat koordinasi BPP PKN. 

Jikalau masih ada juga seseorang atau sekelompok yang bersemangat menyampaikan aspirasi dan mengunjungi pihak-pihak lain juga secara langsung tanpa koordinasi dengan BPP PKN maka sebaiknya dan seharusnya perihal tersebut disambuti dan ditanggapi positif saja sepanjang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan agenda tunggal Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. 

Perihal penyampaian aspirasi yang langsung dan tanpa koordinasi tersebut bukan persoalan serius dan tidak menimbulkan dampak negatif karena disampaikan dan disuarakan salah satu di antara ratusan dan ribuan ormas, paguyuban, dan komunitas warga masyarakat Kepulauan Nias yang ada di Indonesia. Lagi pula, BPP PKN sudah ada sejak lama, yang secara resmi dan tunggal terbentuk, diterima, diakui, dan didukung penuh masyarakat, jajaran pemerintah dan parlemen di setiap dan semua tingkatan, dan lain-lain. 

Sebelum dan selama ini juga, BPP PKN senantiasa bertemu, berkomunikasi, bekerjasama terus menerus dengan jajaran pemerintah nasional, pemerintah daerah, DPR, DPDI, DPRD, pihak otoritas terkait, dan masyarakat dengan berbagai elemen, dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Filosofi dan doktrin utama adalah “Bersatu, Bekerjasama, Bergotong royong”  dan agenda tunggal adalah “Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias”. Badan formal dan saluran resmi adalah BPP PKN. Sejarah dan fakta telah menunjukkan dan memastikan kualitas perjuangan warga masyarakat Kepulauan Nias yang berhasil gemilang dan integritas pelayanan BPP PKN yang tulus, jernih, dan obyektif.

BPP PKN sudah lama terbentuk, jauh waktu beberapa tahun sebelum sekarang ini. BPP PKN Pusat dibentuk dan dikukuhkan tahun 2010 di Kepulauan Nias dan berlokasi atau beralamat di Kepulauan Nias. Kepengurusan pertama yaitu: Koordinator masa transisi Rasali Zalukhu (saat itu Ketua DPRD Nias Utara), Ketua Umum Firman Harefa (saat itu Sekda Kota Gunungsitoli), Sekretaris Umum (Sekum) Fabowosa Laia (saat itu pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan) dan Bendahara Umum (Bendum) Ferdinant Bu’ulolo (saat itu pejabat struktural di Pemerintah Kota Gunungsitoli). 

BPP PKN Perwakilan Jakarta berlokasi dan beralamat di Jakarta, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Jakarta, dengan Ketua Saroziduhu Zebua, Sekretaris Fa'ahakhododo Maruhawa, Bendahara Selsius Baeha. Selanjutnya BPP PKN Perwakilan Medan berlokasi dan beralamat di Medan, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Medan, dengan Ketua Fatibaso Mendrofa, Sekretaris Penyabar Nakhe dan Bendahara Yasokhi Hia. 

Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari