Politik "Last Minute"
Mohammad Nasih
08 Agustus 2018, 12:00 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
berita
ILUSTRASI: Hafiz
INDONESIA merupakan negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan sekaligus kompleksitas yang menjadi implikasinya. Di dalam kesamaan agama, masih terdapat perbedaan-perbedaan lagi, di antaranya aliran dan juga organisasi sosial-keagamaan. Perbedaan-perbedaan itu melahirkan tarikan-tarikan kepentingan yang seringkali menghambat titik temu. 

Seringkali perbedaan itu dipertahankan dan diupayakan tidak menemukan titik temu untuk menghasilkan berbagai keuntungan bagi kelompok tertentu. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan keuntungan terbesar, tanpa peduli kelompok lain mengalami kerugian. 

Masih sangat sulit menemukan kompromi yang merupakan kemenangan bersama (win-win solution). Kehancuran kelompk lain masih dipandang sebagai kunci keberhasilan kelompok sendiri. Yang lebih memprihatinkan, untuk kepentingan yang bersifat jangka pendek, hal yang bersifat sangat ideologis dan jangka panjang bisa saja diabaikan.

Dalam praktik politik, tarikan-tarikan kepentingan jangka pendek tersebut menyebabkan kebijakan atau sikap politik ditentukan pada detik-detik terakhir (baca: last minute). Jika keputusan diambil dengan menjadikan sikap politik sebelumnya sebagai acuan secara konsisten, bisa jadi akan menemukan resultante dengan nilai sama-sama menang. 
Namun, jika tidak, maka yang muncul adalah keputusan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses yang sebelumnya, melainkan yang justru sama sekali. Itu bisa terjadi karena “patah arang”. Yang muncul adalah kejutan-kejutan. Politik menjadi tidak terprediksi. 

Padahal sesuatu yang tidak terprediksi, seringkali juga menghasilkan kejadian-kejadian lain yang tidak terprediksi. Dikira baik, ternyata sebaliknya. Bahkan bisa saja memang dimaksudkan untuk menghancurkan semuanya. Dengan kata lain, keputusan yang diambil adalah yang sama sekali tidak terduga dan tidak menutup kemungkinan terjadinya langkah untuk merugikan semuanya. Dalam peribahasa Jawa, itu diungkapkan dengan “tiji tibeh; mati siji, mati kabeh” alias mati satu, mati semua.  

Politik yang mapan dan terkonsolidasi dengan baik menampilkan keputusan-keputusan politik yang relatif terprediksi. Dengan demikian, rakyat memiliki kesiapan mental untuk menerimanya, sehingga situasi dan kondisi negara tetap kondusif. Jika pun terjadi pergolakan dan konflik, semuanya masih dalam taraf yang bisa dikelola atau dimenej dengan baik. 

Sebaliknya, jika tidak terprediksi, yang terjadi adalah ketidaksiapan yang bisa menimbulkan berbagai ekses negatif, seperti konflik antarkelompok yang tidak bisa dikendalikan lagi, karena ada kelompok yang belum bisa menerima keadaan. Harus disadari bahwa selalu ada kelompok dalam masyarakat yang untuk menerima perubahan memerlukan prakondisi pada jauh-jauh hari. Dalam konteks pergantian elite yang merupakan peristiwa penting, mereka memerlukan prakondisi itu agar tidak terjadi letupan-letupan besar yang membahayakan. 

Politik "last minute" terjadi karena kekuatan-kekuatan politik yang melakukan tarik-menarik kepentingan belum mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam. Mereka berusaha mencari tambahan-tambahan potensi dari luar yang bersifat sangat insidental, misalnya dengan menarik-narik figur atau tokoh yang sebelumnya tidak memiliki rekam jejak jelas dalam politik. Akibatnya, keputusan-keputan yang diambil sangat instan dan diorientasikan untuk sekedar menang. 
Sedangkan keadaan masa depan tidak begitu dipikirkan. Padahal mengelola masa depan negara jauh lebih penting dibandingkan sekadar menang dalam Pemilu. 

Partai politik perlu mempersiapkan figur-figur andal yang benar-benar dikenal baik, bersih, berpikir benar, dan yang terpenting telah memiliki rekam jejak nyata dalam masyarakat dan pengelolaan struktur organisasi, terutama organisasi politik. Jangan sampai hanya popularitas yang dibangun oleh media semata yang dijadikan sebagai ukuran untuk membuat kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik. 

Popularitas yang demikian juga dimiliki oleh para badut, karena sering tampil di depan khalayak. Politik adalah seni tingkat tinggi yang memang dalam era digital sekarang ini memerlukan popularitas, tetapi integritas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sesungguhnya adalah yang terpenting. 

Kualitas kepemimpinan politik itulah yang semestinya menjadi bahan jualan partai-partai politik agar figur andal itu memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Dengan demikian, pada jauh-jauh hari telah memiliki bayangan tentang pemimpin masa depan mereka; bukan calon-calon pemimpin dengan kualitas tidak terukur yang disuguhkan pada “last minute”. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari