Produksi Impor Malah Bikin Bahaya
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
PADA Rabu, 8 Maret kemarin, heboh kabar soal kontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes pada buah melon (cantalupe). Empat orang warga Australia tewas akibat mengonsumsi buah tersebut. Pemerintah Indonesia, buru-buru menutup impor melon sejenis asal Negara Kangguru.

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons hal ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 207/Kpts/KR.040/3/2018 tentang Penutupan Pemasukan Rock Melon.

Tapi, kebiasaan impor-impor ini jelas membuat publik resah. Spekulasi bermunculan, siapa yang tahu kalau melon yang disajikan, atau yang baru di makan barusan, adalah buah asal Australia. Namun, Kementan langsung membantah kabar tersebut.

"Buah melon yang beredar di pasaran saat ini, murni buah lokal dari petani Indonesia, dan Kementan menjamin buah tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat," kata Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP).

Buah melon asal Australia ini belum pernah masuk ke Indonesia. Menurut data sistem informasi karantina pertanian, pada 2017 dan hingga per hari ini, Maret 2018, buah jenis tersebut tak diimpor pemerintah, sehingga masyarakat tak perlu panik atau resah.

Sayangnya, informasi itu belum cukup melegakan publik. Sebab, beberapa hari sebelum berita melon Australia ini, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Soekarno Hatta, mengindikasi adanya bakteri golongan A1 pada bibit sawi putih dan biji kedelai.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ini adalah Pseudomonas Firidiflava (pada sawi putih) impor Korea Selatan, dan Tobacco Streak Virus (pada biji kedelai) asal Kanada.

Disebut OPTK golongan A1, karena bakteri tumbuhan berbahaya yang belum pernah ditemukan di Indonesia dan tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan. Bila tersebar, akan merusak inang (tanaman tambahan) dan mengacaukan produksi tanaman.

Bibit sawi putih diimpor sebanyak 300 kilogram oleh PT East West Seed. Sementara, satu kilogram biji kedelai dari PT Exindo Karsa Agung. Padahal, kedua media ini telah disiapkan sertifikat phytosanitary dari negara asal, tapi hasilnya tetap positif.

"Meski begitu, kami tetap tidak bisa percaya begitu saja, tanpa melakukan uji laboratorium," kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Eliza Suryati Roesli.

Pemerintah enggan ambil risiko dengan mengabaikan SOP (standar operasional prosedur). Andai kata lengah sedikit, kata Eliza, maka bakteri berbahaya yang belum ada di Indonesia dapat merugikan produksi pertanian petani. Sungguh fatal, bukan?

Kedua jenis bibit tersebut akhirnya dimusnahkan. Walau, nilai ekonomis dari benih itu cukup tinggi. Karena, 300 kilogram bibit tersebut dapat ditanam untuk 600 hektare lahan dengan produktivitas 60 ton per hektare.

"Tapi, dengan begini, BBKP telah menyelamatkan 36 ribu ton sawi hasil petani di Indonesia, atau sekitar Rp252 miliar dengan patokan harga sawi Rp7.000 per kilogram," ujarnya.

Kasubag Humas Badan Karantina Pertanian, Arief Cahyono, mengatakan, pihaknya telah mengirimkan nota protes ke Korea Selatan dan Kanada, karena adanya bakteri ke bibit tersebut. Padahal, masuknya resmi, bukan karena "kecolongan" atau ilegal.

"Jadi ini masuk resmi. Dokumen resmi dari negara asalnya lengkap," tegas Arief.

Lalu, PT East West Seed dan PT Exindo Karsa Agung selaku importir tetap harus bertanggung jawab. Yakni, dengan membiayai semua proses pemusnahan barang tersebut.

Sebab, kalau tidak dimusnahkan, kedua bibit ini akan mengancam komoditas pertanian lainnya. Bakteri-bakteri ini mampu mengontaminasi tanah, lalu virusnya menyebar melalui serangga. Sehingga, makin sulit dikendalikan kalau sudah ditanam secara massal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus, meminta pemerintah lewat Badan Karantina Pertanian, lebih hati-hati atas masuknya benih atau komoditas hortikultura yang positif terjangkit penyakit. Semisal, rock melon dari Australia.

Dia mencontohkan, kasus rabies di Pulau Bali tahun 90-an, lalu masuknya bibit cabe berbakteri di Bogor beberapa waktu itu, merupakan cermin perlunya memperkuat kekarantinaan nasional.

"Untuk itu, saya mendesak pemerintah memperkuat kelembagaan kekarantinaan nasional yang ada. Indonesia memerlukan satu lembaga kekarantinaan nasional yang terintegrasi," ujarnya.

"Kekarantinaan bukan hanya persoalan perlindungan terhadap produk atau komoditi semata, tetapi bagian penting dari keamanan nasional dan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan sosial," tukasnya.

Kalau kata Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), pemerintah harus lah sadar bahwa banyak penyakit yang dibawa benih impor.

"Dengan berdaulat benih, ini bisa menghindari ledakan hama, sekaligus mendorong ekonomi tumbuh di tingkat petani," kata Said seperti dilansir Mongabay.

Marak impor benih, terutama padi dari 2006 hingga kini, menurut dia, malah akan menjadi ancaman serius pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Baca juga:
Bagian 1: Produksi Impor Malah Bikin Bahaya
Bagian 2: Pengawasan 'Barang' Asing Harus Ketat
Bagian 3: Berharap Hortikultura Tak Lagi Impor
Bagian 4: Berdayakan Petani Hasilkan Bibit Sendiri

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari