RAPBN 2021, Muhaimin: Pemulihan Ekonomi Harus Prioritaskan Masyarakat Menengah Bawah
berita
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. FOTO: Biro Pemberitaan DPR
RILIS.ID, Jakarta— Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR pada 14 Agustus 2020 secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi. 

Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Target pertumbuhan tersebut sesungguhnya memang berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, A. Muhaimin Iskandar, menilai RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Hanya, menurut Muhaimin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana  tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset”, tegas Gus AMI, sapaan akrab Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Lebih lanjut Muhaimin Iskandar menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pengarusutamaan pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan. 

“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini” imbuh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus AMI, salah satunya diperuntukkan  untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun. Selain itu untuk dukungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Menurut Muhaimin, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan. 

“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi”, imbuh Gus AMI.   

Secara sangat spesifik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menekan pentingnya pengawalan secara khusus anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 104,2 triliun. Menurut Muhaimin, soal keberpihakan negara dalam soal ketahanan pangan ini penting. Hal ini karena sektor pangan adalah satu-satunya sektor yang dapat diandalkan sebagai penyelamat ekonomi nasional. 

"Negara yang baik ketahanan pangannya tidak akan mengalami resesi. Rumusnya, sebagai negara agraris, ia harus fix dulu soal pertaniannya, baru industri, baru kemudian jasa", tegas Muhaimin.  

Singkatnya, menurut Muhaimin, anggaran yang cukup besar dlm soal pertanian harus didorong untuk membangun dan memperbaiki seluruh tata kelola pertanian daru hulu sampai hilir.

Ke depan, menurut Gus AMI dalam situasi pendemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara. 

“Sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, RAPBN 2021 ini baru akan bermakna ketika ia berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat”, jelas wakil ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.  

Lebih jauh Muhaimin menegaskan bahwa tujuan utama sebuah RAPBN sesungguhnya adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan sebagai tujuan utama bernegara. Menurut Gus AMI, pembangunan harus mampu menjunjung tinggi dimensi-dimensi keadilan, pemerataan, kemanusiaan, kemandirian, harkat, martabat dan kesejahteraan secara menyeluruh. 

“Pembangunan harus betul-betul menjadi sarana untuk melakukan transformasi struktural dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat”, jelas Muhaimin.

Secara lebih khusus Muhaimin menyoroti sektor pembangunan manusia yang harus menjadi perhatian khusus, terutama bidang pendidikan. Seperti diketahui, dalam RAPBN 2021 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 549, 5 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk peningkatan SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

“Bidang pendidikan ini harus betul-betul kita benahi dalam rangka menyiapkan bangkitnya generasi emas tahun 2045. Ini bukan waktu lama. Semua kekuatan harus kita sinergikan, termasuk anggaran”, tegas Muhaimin yang juga inisiator Gerakan Bangkit Belajar (GBB). 

Menurut Muhaimin, peta jalan generasi emas 2045 harus disiapkan dan terus dikawal terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, anggaran pendidikan yang begitu besar dalam RAPBN tidak boleh hanya digunakan dan dihabiskan untuk gaji pegawai dan kesejehteraan. 

“Jika ingin generasi emas 2045 terwujud, tak ada jalan lain selain  bahwa anggaran pendidikan  harus digunakan untuk peningkatan kualitas siswa dan guru. Harus proporsional antara kualitas dan penyiapan akses infrastruktur”, jelas Gus AMI.

Muhaimin menjelaskan, penyiapan generasi emas membutuhkan berbagai prasarat. Salah satunya melalui kebijakan pengendalian populasi penduduk yang memadai, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pemerataan sebaran penduduk. 

"Ini penting agar sentra-sentra pembangunan ekonomi tidak menumpuk di wilayah tertentu. Selain itu angka urbanisasi juga harus dapat ditekan. Intinya, kebijakan populasi penduduk harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan desentralisasi," pungkasnya.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari