Terancam Resesi, HNW Minta Realisasi Perlindungan Sosial Diberikan dalam Bentuk Tunai
berita
Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid. FOTO: Biro Pemberitaan MPR
RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi realisasi bantuan sosial Kemensos yang telah mencapai 65 persen. Selanjutnya, agar masyarakat tidak menanggung beban yang semakin berat akibat resesi yang sudah diambang pintu, HNW meminta Kemensos untuk terus mempercepat penyaluran bantuan sosial tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai. Ini penting, agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III yang tinggal tersisa satu bulan demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruknya yang bisa berkepanjangan.

“Konsumsi masyarakat di kuartal II 2020 terkontraksi 5,51 persen termasuk untuk pengeluaran keseharian seperti makanan dan minuman. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Dengan catatan, Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial, serta melaksanakan hasil evaluasi distribusi bantuan, agar masalahnya tak terulang lagi pada periode berikutnya," kata Hidayat usai rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 65 persen hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong. Menurutnya, sekalipun program dirancang untuk distribusi sepanjang tahun, penting untuk meningkatkan realisasi di kuartal III untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam resesi dengan segala dampak buruknya. Karena jika resesi terjadi, selain dampak riil pada berkurangnya pekerjaan, ada juga dampak psikologis yang bisa mendorong pada irasionalitas pasar, serta menghadirkan kepanikan yang akan memperparah penyebaran COVID-19.

Hidayat meminta Kemensos untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Pasalnya, kontraksi konsumsi di kuartal II paling besar terjadi di Jawa, yakni -6,69 persen. Dalam konteks ini, bantuan sembako Jabodetabek tidak akan terlalu efektif karena tidak mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat. Bantuan langsung tunai juga dinilai lebih aman dari penyimpangan dan korupsi oleh oknum penyalur.

“Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia. Seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung, yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi warga, dan meningkatkan kohesivitas sosial diantara mereka, yang juga akan menjadi terapi atasi COVID-19”, tegas Hidayat. 

 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari