Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswi, Dekan Fisip Unri Belum Dinonaktifkan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswi, Dekan Fisip Unri Belum Dinonaktifkan

...
RILIS.ID
Pekanbaru
24 November 2021 - 14:19 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Pekanbaru — Meski sudah menjadi tersangka dugaan pelecehan seksual, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisip Unri) berinisial SH belum juga dinonaktifkan dari jabatannya.

Juru Bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto mengatakan terdapat tiga aturan pemerintah yang membuat SH tidak bisa serta merta dicopot dari jabatannya.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenrisekdikti Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Unri.

Terkait PP Nomor 94 Pasal 31 tahun 2021, Sujianto menyebutkan di dalam peraturan tersebut terdapat tiga kategori pemberian hukuman yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Sanksi ringan berupa teguran lisan maupun tulisan, sanksi ringan apabila mengganggu sistem di lingkungan administrasinya, dan sanksi berat apabila pelanggaran tersebut telah mengganggu secara keseluruhan dan sifatnya krusial.

“Untuk menentukan sanksi jenis apa diperlukan kajian. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan. Oh ini sanksi berat. Untuk itu perlu melakukan investigasi," ujar Sujianto dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Unri ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 81 PP Tahun 2017, PNS bisa diberhentikan sementara apabila ditahan sehingga rektor bisa mengambil keputusan terkait status SH.

"Jadi kita sangat hati-hati karena peraturan ini sudah menyingkap sedemikian rupa. Kami tidak bisa memberhentikan atau memutasi semena-mena. Harus sesuai dengan peraturan. Kalau belum ditahan tidak bisa. Maka kami mengikuti peraturan itu," jelas Sujianto.

Sebelumnya, penyidik Polda Riau telah menetapkan SH sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap mahasiswi bimbingannya, pada Oktober lalu.

Menurut Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto, Dekan SH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara kasus tersebut.

Dia mengatakan penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar kasusnya cepat selesai.

"Penyidik segera memanggil SH untuk diperiksa sebagai tersangka," kata Sunarto.

Sementara, SH membantah telah melakukan pelecehan terhadap mahasiswi berinisial L tersebut pada akhir Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP Unri.

Bahkan SH juga telah melaporkan mahasiswi yang mengaku dilecehkan tersebut, karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Sebelum menetapkan SH sebagai tersangka, penyidik juga menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk memperkuat proses penyidikan.

Kasus ini juga mendapat perhatian secara luas, karena terjadi di lingkungan kampus perguruan tinggi negeri terbesar di Riau.

Kasus ini merebak ketika video mahasiswi inisial L mengaku dilecehkan oleh SH saat melakukan bimbingan skripsi beredar luas di media sosial sejak 4 November 2021.

Beberapa hari setelahnya, L didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melaporkan kasusnya ke Polresta Pekanbaru, dan kini kasusnya ditangani Polda Riau. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswi, Dekan Fisip Unri Belum Dinonaktifkan

...
RILIS.ID
Pekanbaru
24 November 2021 - 14:19 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Pekanbaru — Meski sudah menjadi tersangka dugaan pelecehan seksual, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisip Unri) berinisial SH belum juga dinonaktifkan dari jabatannya.

Juru Bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto mengatakan terdapat tiga aturan pemerintah yang membuat SH tidak bisa serta merta dicopot dari jabatannya.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenrisekdikti Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Unri.

Terkait PP Nomor 94 Pasal 31 tahun 2021, Sujianto menyebutkan di dalam peraturan tersebut terdapat tiga kategori pemberian hukuman yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Sanksi ringan berupa teguran lisan maupun tulisan, sanksi ringan apabila mengganggu sistem di lingkungan administrasinya, dan sanksi berat apabila pelanggaran tersebut telah mengganggu secara keseluruhan dan sifatnya krusial.

“Untuk menentukan sanksi jenis apa diperlukan kajian. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan. Oh ini sanksi berat. Untuk itu perlu melakukan investigasi," ujar Sujianto dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Unri ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 81 PP Tahun 2017, PNS bisa diberhentikan sementara apabila ditahan sehingga rektor bisa mengambil keputusan terkait status SH.

"Jadi kita sangat hati-hati karena peraturan ini sudah menyingkap sedemikian rupa. Kami tidak bisa memberhentikan atau memutasi semena-mena. Harus sesuai dengan peraturan. Kalau belum ditahan tidak bisa. Maka kami mengikuti peraturan itu," jelas Sujianto.

Sebelumnya, penyidik Polda Riau telah menetapkan SH sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap mahasiswi bimbingannya, pada Oktober lalu.

Menurut Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto, Dekan SH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara kasus tersebut.

Dia mengatakan penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar kasusnya cepat selesai.

"Penyidik segera memanggil SH untuk diperiksa sebagai tersangka," kata Sunarto.

Sementara, SH membantah telah melakukan pelecehan terhadap mahasiswi berinisial L tersebut pada akhir Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP Unri.

Bahkan SH juga telah melaporkan mahasiswi yang mengaku dilecehkan tersebut, karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Sebelum menetapkan SH sebagai tersangka, penyidik juga menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk memperkuat proses penyidikan.

Kasus ini juga mendapat perhatian secara luas, karena terjadi di lingkungan kampus perguruan tinggi negeri terbesar di Riau.

Kasus ini merebak ketika video mahasiswi inisial L mengaku dilecehkan oleh SH saat melakukan bimbingan skripsi beredar luas di media sosial sejak 4 November 2021.

Beberapa hari setelahnya, L didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melaporkan kasusnya ke Polresta Pekanbaru, dan kini kasusnya ditangani Polda Riau. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya