Marak Pinjol Ilegal, Komite IV DPD Dorong Lahirnya UU Fintech
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Marak Pinjol Ilegal, Komite IV DPD Dorong Lahirnya UU Fintech

...
RILIS.ID
Denpasar
23 November 2021 - 23:36 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Denpasar — Komite IV DPD mendorong terbentuknya undang-undang tentang fintech. Hal ini dilakukan karena maraknya pinjaman online (Pinjol) illegal yang meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Komite IV Darmansyah Husein meminta OJK agar daftar nama pinjol illegal dan pelaku yang tertangkap dapat dipublikasikan secara umum agar diketahui masyarakat luas.

“Yang terpenting terkait pinjol ini adalah harus ada aturan yang lebih detail yang mengaturnya, sehingga perlu ada UU fintech," katanya saat kunjungan kerja di Denpasar, Selasa (23/11/2021).

Menurut Darmansyah, UU fintech nantinya akan mengawasi sekaligus menindak pinjol illegal yang belakangan tumbuh subur dari pinjol legal.

"Sehingga perlu pengawasan yang ketat yang disertai dengan upaya meningkatkan edukasi literasi keuangan masyarakat," ujarnya.

Pembahasan wacana UU fintech digelar di Kantor OJK Bali. Turut hadir Ketua Komite IV Sukiryanto dan sejumlah senator.

Senator asal Jambi Elviana mengkritisi OJK yang melakukan tindakan pada suatu kasus ketika ada kejadian.

“Rata-rata OJK masuk ke kasus setelah ada kejadian, ini menunjukkan keseriusan OJK untuk mengedukasi masyarakat masih lemah. Yang penting untuk dilakukan OJK saat ini adalah melakukan gerakan edukasi inklusi keuangan secara intensif," ujarnya.

Senada dengan Eviana, senator asal Sulawesi Tengah Muhammad J. Wartabone juga memandang penting edukasi bagi masyarrakat.

Ia juga mendorong OJK agar bekerja sama dengan ormas di dalam melakukan edukasi terkait pinjol. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Marak Pinjol Ilegal, Komite IV DPD Dorong Lahirnya UU Fintech

...
RILIS.ID
Denpasar
23 November 2021 - 23:36 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Denpasar — Komite IV DPD mendorong terbentuknya undang-undang tentang fintech. Hal ini dilakukan karena maraknya pinjaman online (Pinjol) illegal yang meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Komite IV Darmansyah Husein meminta OJK agar daftar nama pinjol illegal dan pelaku yang tertangkap dapat dipublikasikan secara umum agar diketahui masyarakat luas.

“Yang terpenting terkait pinjol ini adalah harus ada aturan yang lebih detail yang mengaturnya, sehingga perlu ada UU fintech," katanya saat kunjungan kerja di Denpasar, Selasa (23/11/2021).

Menurut Darmansyah, UU fintech nantinya akan mengawasi sekaligus menindak pinjol illegal yang belakangan tumbuh subur dari pinjol legal.

"Sehingga perlu pengawasan yang ketat yang disertai dengan upaya meningkatkan edukasi literasi keuangan masyarakat," ujarnya.

Pembahasan wacana UU fintech digelar di Kantor OJK Bali. Turut hadir Ketua Komite IV Sukiryanto dan sejumlah senator.

Senator asal Jambi Elviana mengkritisi OJK yang melakukan tindakan pada suatu kasus ketika ada kejadian.

“Rata-rata OJK masuk ke kasus setelah ada kejadian, ini menunjukkan keseriusan OJK untuk mengedukasi masyarakat masih lemah. Yang penting untuk dilakukan OJK saat ini adalah melakukan gerakan edukasi inklusi keuangan secara intensif," ujarnya.

Senada dengan Eviana, senator asal Sulawesi Tengah Muhammad J. Wartabone juga memandang penting edukasi bagi masyarrakat.

Ia juga mendorong OJK agar bekerja sama dengan ormas di dalam melakukan edukasi terkait pinjol. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya