Kewenangan Mahkamah Agung Menguji AD/ART
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kewenangan Mahkamah Agung Menguji AD/ART

...
RILIS.ID
Lampung
7 Oktober 2021 - 20:23 WIB
Perspektif | RILISID
...
Oleh: Budiyono (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung)

RILISID, Lampung — Pemberitaan media dalam hal politik di Indonesia saat ini adalah mengenai gugatan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat bekas anggota Partai Demokrat yang berada di Kubu Moeldoko untuk mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). (liputan 6 online tanggal 1 Oktober 2021).

Menurut pendapat Yusril Ihza Mahendra seperti yang diberitakan dalam media Liputan 6 tanggal 1 Oktober 2021, langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?

Yusril menyebut, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART. TUN juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Yusril Ihza Mahendra selain seorang advokat adalah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara yang banyak mengeluarkan pikiran-pikiran cerdas terutama dalam bidang ketatanegaran dan demokrasi sehingga gugatan Yusril Ihza Mahendra tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari Partai Demokrat dan juga dari para ahli hukum tata negara.

Seperti Prof. Mahfud MD (Kompas Online 1 Oktober 2021) dan Prof. Jimly Asshiddiqie (Rakyat Merdeka.id 3 Oktober 2021). Yang menarik dari gugatan Yudicial Review yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra ini adalah gugatan Yudicial Review tersebut terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan pemutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak?

Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak?

Yang menarik adalah, apakah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji AD/ART suatu partai politik atau suatu organisasi?

Hak Uji Materi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Hak uji Materil (HUM) adalah hak yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selanjutnya kewenangan menguji Mahkamah Agung juga terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9:

(1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan Mahkamah Agung.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang tersebut maka dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

Dalam dunia hukum, kata/istilah ”peraturan perundang-undangan” merupakan terminologi hukum yang terkait dengan istilah ”wetgeving” atau “wettelijke regelingen”.

Menurut A. Hamid S Attamimi (1982 dan 1990), yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae (Maria Farida Indrati Soeprapto 2007): kata “wetgeving” diartikan :

(1). Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;

(2). Keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Inilah yang dimaksud dengan ”Peraturan Perundang-undangan”.

Pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

Selanjutnya, P.J.P. Tak dalam bukunya Rechtsvorming in Nederland mengartikan peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. T.J. Buys memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (algemeen bindende voorschriften).

Kemudian, J.H.A. Logemann menambahkan, definisi tersebut dengan istilah naar buiten werkende voorschriften, sehingga definisinya menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar.

Berdaya laku keluar memiliki makna bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada pembentuknya (ke dalam).( Sony Maulana Sikumbang dkk, Ilmu Perundang-undangan)

Pengertian perundang-undangan ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 :

”Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang hak Uji Materi Pasal 1 ayat 2. ”Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang.

Menurut A.Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan (wet in materiele zin) mengandung tiga unsur:

(a) norma hukum (rechtsnormen); (b) berlaku ke luar (naar buiten werken); dan (c) bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin).

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasikan ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.

2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi.

Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana.

Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.

3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak bersifat sekali jalan (einmahlig).

4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual). (Sony Maulana Sikumbang dkk, Ilmu Perundang-undangan).

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan uraian tertulis di atas sudah jelas dan tegas, apa yang sudah jelas dan tegas tidak perlu ditafsirkan lagi mengenai pengertian perundang-undangan dan jenis peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, AD/ART suatu organisasi bukan termasuk peraturan perundang-undangan dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan undang-undang.

AD/ART merupakan suatu peraturan yang berlaku di suatu organisasi atau badan hukum artinya AD/ART berlaku atau mengikat secara internal disuatu organisasi tidak berlaku atau mengikat secara umum seperti halnya peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, yang berhak atau berwenang melakukan penilaian AD/ART suatu organisasi adalah pemerintah ketika AD/ART tersebut didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM.

Pemerintah mempunyai kewajiban menilai apakah AD/ART suatu organisasi tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Persoalan atau permasalahan lain yang akan muncul adalah apabila Mahkamah Agung dalam hal ini menerima gugatan Yusril Ihza Mahendra. Di mana Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART maka Makamah Agung menambah kewenanganya sebagaimana yang telah ditegaskan di UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 serta memperluas pengertian peraturan perundang-undangan. Maka ini sudah mengambil kewenangan lembaga lain dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara gugatan ini, Mahkamah Agung harus dapat memberikan argumentasi hukum yang dapat mencerdaskan masyarakat, baik Mahkamah Agung menolak atau menerima gugatan tersebut.

Jangan sampai, putusan Mahkamah Agung menimbulkan persoalan hukum baru.(*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Kewenangan Mahkamah Agung Menguji AD/ART

...
RILIS.ID
Lampung
7 Oktober 2021 - 20:23 WIB
Perspektif | RILISID
...
Oleh: Budiyono (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung)

RILISID, Lampung — Pemberitaan media dalam hal politik di Indonesia saat ini adalah mengenai gugatan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat bekas anggota Partai Demokrat yang berada di Kubu Moeldoko untuk mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). (liputan 6 online tanggal 1 Oktober 2021).

Menurut pendapat Yusril Ihza Mahendra seperti yang diberitakan dalam media Liputan 6 tanggal 1 Oktober 2021, langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?

Yusril menyebut, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART. TUN juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Yusril Ihza Mahendra selain seorang advokat adalah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara yang banyak mengeluarkan pikiran-pikiran cerdas terutama dalam bidang ketatanegaran dan demokrasi sehingga gugatan Yusril Ihza Mahendra tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari Partai Demokrat dan juga dari para ahli hukum tata negara.

Seperti Prof. Mahfud MD (Kompas Online 1 Oktober 2021) dan Prof. Jimly Asshiddiqie (Rakyat Merdeka.id 3 Oktober 2021). Yang menarik dari gugatan Yudicial Review yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra ini adalah gugatan Yudicial Review tersebut terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan pemutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak?

Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak?

Yang menarik adalah, apakah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji AD/ART suatu partai politik atau suatu organisasi?

Hak Uji Materi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Hak uji Materil (HUM) adalah hak yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selanjutnya kewenangan menguji Mahkamah Agung juga terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9:

(1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan Mahkamah Agung.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang tersebut maka dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

Dalam dunia hukum, kata/istilah ”peraturan perundang-undangan” merupakan terminologi hukum yang terkait dengan istilah ”wetgeving” atau “wettelijke regelingen”.

Menurut A. Hamid S Attamimi (1982 dan 1990), yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae (Maria Farida Indrati Soeprapto 2007): kata “wetgeving” diartikan :

(1). Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;

(2). Keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Inilah yang dimaksud dengan ”Peraturan Perundang-undangan”.

Pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

Selanjutnya, P.J.P. Tak dalam bukunya Rechtsvorming in Nederland mengartikan peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. T.J. Buys memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (algemeen bindende voorschriften).

Kemudian, J.H.A. Logemann menambahkan, definisi tersebut dengan istilah naar buiten werkende voorschriften, sehingga definisinya menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar.

Berdaya laku keluar memiliki makna bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada pembentuknya (ke dalam).( Sony Maulana Sikumbang dkk, Ilmu Perundang-undangan)

Pengertian perundang-undangan ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 :

”Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang hak Uji Materi Pasal 1 ayat 2. ”Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang.

Menurut A.Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan (wet in materiele zin) mengandung tiga unsur:

(a) norma hukum (rechtsnormen); (b) berlaku ke luar (naar buiten werken); dan (c) bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin).

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasikan ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.

2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi.

Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana.

Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.

3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak bersifat sekali jalan (einmahlig).

4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual). (Sony Maulana Sikumbang dkk, Ilmu Perundang-undangan).

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan uraian tertulis di atas sudah jelas dan tegas, apa yang sudah jelas dan tegas tidak perlu ditafsirkan lagi mengenai pengertian perundang-undangan dan jenis peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, AD/ART suatu organisasi bukan termasuk peraturan perundang-undangan dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan undang-undang.

AD/ART merupakan suatu peraturan yang berlaku di suatu organisasi atau badan hukum artinya AD/ART berlaku atau mengikat secara internal disuatu organisasi tidak berlaku atau mengikat secara umum seperti halnya peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, yang berhak atau berwenang melakukan penilaian AD/ART suatu organisasi adalah pemerintah ketika AD/ART tersebut didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM.

Pemerintah mempunyai kewajiban menilai apakah AD/ART suatu organisasi tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Persoalan atau permasalahan lain yang akan muncul adalah apabila Mahkamah Agung dalam hal ini menerima gugatan Yusril Ihza Mahendra. Di mana Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART maka Makamah Agung menambah kewenanganya sebagaimana yang telah ditegaskan di UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 serta memperluas pengertian peraturan perundang-undangan. Maka ini sudah mengambil kewenangan lembaga lain dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara gugatan ini, Mahkamah Agung harus dapat memberikan argumentasi hukum yang dapat mencerdaskan masyarakat, baik Mahkamah Agung menolak atau menerima gugatan tersebut.

Jangan sampai, putusan Mahkamah Agung menimbulkan persoalan hukum baru.(*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya