KPK Ingatkan Pejabat BUMD agar Lapor LHKPN
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

KPK Ingatkan Pejabat BUMD agar Lapor LHKPN

...
RILIS.ID
Jakarta
7 November 2021 - 18:43 WIB
Nasional | RILISID
...
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut total ada 1.094 BUMD sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2020.

"Dari data tersebut, KPK mencatat baru 202 atau 18,46 persen yang telah lapor LHKPN. Sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri," kata Ipi dalam siaran persnya, Minggu (7/11/2021).

Sedangkan sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan UU No 28 tahun 1999, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural BUMN/BUMD merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPKperiode 2004 hingga Maret 2021, tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi.

Ipi menyatakan, untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi. Yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Untuk tiga provinsi pertama kegiatan telah terselenggara di Yogyakarta pada 1-4 November. Berikutnya kegiatan akan diselenggarakan di Kota Surabaya pada 8-11 November.

KPK juga mendorong penyusunan regulasi internal tentang LHKPN yang diharmonisasikan dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN yang di dalamnya mencantumkan tentang jumlah wajib lapor, tata cara pelaporan, dan penerapan sanksi.

"Selain itu, untuk memastikan kepatuhan, kelengkapan, dan validasi data wajib lapor, KPK mendorong BUMD untuk membentuk UPL mandiri atau mengkoordinasikannya dengan pemda terkait," ujarnya.

LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

KPK Ingatkan Pejabat BUMD agar Lapor LHKPN

...
RILIS.ID
Jakarta
7 November 2021 - 18:43 WIB
Nasional | RILISID
...
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut total ada 1.094 BUMD sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2020.

"Dari data tersebut, KPK mencatat baru 202 atau 18,46 persen yang telah lapor LHKPN. Sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri," kata Ipi dalam siaran persnya, Minggu (7/11/2021).

Sedangkan sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan UU No 28 tahun 1999, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural BUMN/BUMD merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPKperiode 2004 hingga Maret 2021, tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi.

Ipi menyatakan, untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi. Yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Untuk tiga provinsi pertama kegiatan telah terselenggara di Yogyakarta pada 1-4 November. Berikutnya kegiatan akan diselenggarakan di Kota Surabaya pada 8-11 November.

KPK juga mendorong penyusunan regulasi internal tentang LHKPN yang diharmonisasikan dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN yang di dalamnya mencantumkan tentang jumlah wajib lapor, tata cara pelaporan, dan penerapan sanksi.

"Selain itu, untuk memastikan kepatuhan, kelengkapan, dan validasi data wajib lapor, KPK mendorong BUMD untuk membentuk UPL mandiri atau mengkoordinasikannya dengan pemda terkait," ujarnya.

LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya