Kasad Dudung Nilai KKB Papua Bukan Teroris, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPD
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kasad Dudung Nilai KKB Papua Bukan Teroris, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPD

...
RILIS.ID
Jakarta
25 November 2021 - 7:17 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Baru sepekan dilantik, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurahman langsung membuat pernyataan kontroversi.

Dudung akan mendorong negara melalui TNI untuk merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Padahal, pemerintah telah melabeli KKB sebagai teroris.

Namun, Dudung mengatakan orang-orang yang bergabung dalam KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai NKRI.

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung saat kunjungan di Jayapura, Selasa (23/11/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku mendukung gagasan tersebut.

"Saya percaya ini ide yang tidak populis dan akan menuai kontroversi publik. Namun jika kita lihat dari akar sejarah dan latar belakang munculnya KKB, seharusnya sejak lama negara bisa lebih wise menghadapi setiap gerakan perlawanan warga negaranya yang diakibatkan oleh kelalaian negara di masa lalu," ujarnya.

Meski gerakan separatis tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekecewaan sebagaian warga bangsa, jelas Sultan, di banyak negara, separatis yang terafiliasi dengan asing selalu sulit dan hampir tidak mungkin diselesaikan dengan opsi operasi militer. Kecuali akan menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa dalam jangka panjang.

"Kita harus belajar dari timor-timur, dan kita hampir kehilangan Aceh jika tidak ada negosiasi intensif. Inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk meninjau kembali pilihan agresi militer yang justru menyebabkan banyak korban sipil dan militer berjatuhan" tambahnya.

Karena menurut Sultan, KKB adalah gerilyawan yang tangguh, dan sangat menguasai medan setempat. Sehingga sulit rasanya bagi pihak keamanan untuk berkonfrontasi secara terbuka.

Oleh karena itu, demi keutuhan NKRI, kami mengajak semua elemen bangsa ini untuk melapangkan dada dan berbesar hati untuk memaafkan kesalahan sejarah ini. Realitas Konflik yang berpotensi pada disintegrasi bangsa harus kita akhiri secara adil dan ber-pri kemanusiaan.

"Di era kolaborasi, konflik setajam apapun akan bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasif, demikian juga dengan pendekatan hukum, sebaiknya kita dahulukan cara-cara yang restoratif. Mari kita berpikir jernih dan kendalikan amarah juga dendam lalu memaafkan mereka yang kita anggap salah", ajak Sultan.

Meski demikian, Sultan meminta agar Kasad dan Polri agar lebih agresif dalam menertibkan pihak-pihak yang justru melakukan provokasi dan mensuplai senjata secara komersial kepada KKB.

"Jangan sampai konflik yang mengancam keutuhan ini hanya dijadikan lahan bisnis bagi oknum tertentu. Inilah masalah sesungguhnya yang menurut kami wajib diselesaikan oleh pemerintah melalui TNI dan Polri", tutup Sultan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Kasad Dudung Nilai KKB Papua Bukan Teroris, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPD

...
RILIS.ID
Jakarta
25 November 2021 - 7:17 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Baru sepekan dilantik, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurahman langsung membuat pernyataan kontroversi.

Dudung akan mendorong negara melalui TNI untuk merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Padahal, pemerintah telah melabeli KKB sebagai teroris.

Namun, Dudung mengatakan orang-orang yang bergabung dalam KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai NKRI.

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung saat kunjungan di Jayapura, Selasa (23/11/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku mendukung gagasan tersebut.

"Saya percaya ini ide yang tidak populis dan akan menuai kontroversi publik. Namun jika kita lihat dari akar sejarah dan latar belakang munculnya KKB, seharusnya sejak lama negara bisa lebih wise menghadapi setiap gerakan perlawanan warga negaranya yang diakibatkan oleh kelalaian negara di masa lalu," ujarnya.

Meski gerakan separatis tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekecewaan sebagaian warga bangsa, jelas Sultan, di banyak negara, separatis yang terafiliasi dengan asing selalu sulit dan hampir tidak mungkin diselesaikan dengan opsi operasi militer. Kecuali akan menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa dalam jangka panjang.

"Kita harus belajar dari timor-timur, dan kita hampir kehilangan Aceh jika tidak ada negosiasi intensif. Inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk meninjau kembali pilihan agresi militer yang justru menyebabkan banyak korban sipil dan militer berjatuhan" tambahnya.

Karena menurut Sultan, KKB adalah gerilyawan yang tangguh, dan sangat menguasai medan setempat. Sehingga sulit rasanya bagi pihak keamanan untuk berkonfrontasi secara terbuka.

Oleh karena itu, demi keutuhan NKRI, kami mengajak semua elemen bangsa ini untuk melapangkan dada dan berbesar hati untuk memaafkan kesalahan sejarah ini. Realitas Konflik yang berpotensi pada disintegrasi bangsa harus kita akhiri secara adil dan ber-pri kemanusiaan.

"Di era kolaborasi, konflik setajam apapun akan bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasif, demikian juga dengan pendekatan hukum, sebaiknya kita dahulukan cara-cara yang restoratif. Mari kita berpikir jernih dan kendalikan amarah juga dendam lalu memaafkan mereka yang kita anggap salah", ajak Sultan.

Meski demikian, Sultan meminta agar Kasad dan Polri agar lebih agresif dalam menertibkan pihak-pihak yang justru melakukan provokasi dan mensuplai senjata secara komersial kepada KKB.

"Jangan sampai konflik yang mengancam keutuhan ini hanya dijadikan lahan bisnis bagi oknum tertentu. Inilah masalah sesungguhnya yang menurut kami wajib diselesaikan oleh pemerintah melalui TNI dan Polri", tutup Sultan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya