Ketua DPD Ingatkan Kemenkes soal Wajib Vaksin Booster untuk Jemaah Umrah
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ketua DPD Ingatkan Kemenkes soal Wajib Vaksin Booster untuk Jemaah Umrah

...
RILIS.ID
Jakarta
11 Oktober 2021 - 19:27 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umrah disambut positif Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Hanya saja, LaNyalla mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan syarat yang telah ditetapkan.

"Ini kabar baik buat umat muslim di Tanah Air. Tentunya kita berharap kebijakan ini nantinya bisa diikuti dengan pengaturan teknis. Terutama menyangkut syarat vaksin booster dengan 4 jenis vaksin yang diminta Kerajaan Saudi,” tutur LaNyalla, Senin (11/10/2021).

Senator asal Jawa Timur ini berharap Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan teknis dan kemudahan bagi calon jemaah umrah untuk mendapatkan vaksin booster dari jenis Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, dan Moderna.

“Sebab mayoritas masyarakat kita mendapat vaksin dari jenis Sinovac dan Sinopharm. Sementara Kerajaan Saudi memberi syarat 4 jenis vaksin tadi. Jadi kita harus menyiapkan teknis dan kemudahan bagi para calon jemaah umrah untuk mengakses 4 jenis vaksin itu,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut LaNyalla, juga harus memastikan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan di Indonesia harus terintegrasi atau dapat dibaca oleh aplikasi di Arab Saudi saat jemaah mendarat di sana.

“Kerajaan Saudi juga menggunakan aplikasi, yang diberi nama Tawakalna. Nah, aplikasi kita PeduliLindungi sudah semestinya terkoneksi dengan aplikasi mereka. Sehingga tidak menyulitkan para jamaah umrah dari Indonesia,” urainya.

Kabar pembukaan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa hari lalu.

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui nota diplomatiknya telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

Izin itu diberikan mengingat laju penularan Covid-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ketua DPD Ingatkan Kemenkes soal Wajib Vaksin Booster untuk Jemaah Umrah

...
RILIS.ID
Jakarta
11 Oktober 2021 - 19:27 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umrah disambut positif Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Hanya saja, LaNyalla mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan syarat yang telah ditetapkan.

"Ini kabar baik buat umat muslim di Tanah Air. Tentunya kita berharap kebijakan ini nantinya bisa diikuti dengan pengaturan teknis. Terutama menyangkut syarat vaksin booster dengan 4 jenis vaksin yang diminta Kerajaan Saudi,” tutur LaNyalla, Senin (11/10/2021).

Senator asal Jawa Timur ini berharap Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan teknis dan kemudahan bagi calon jemaah umrah untuk mendapatkan vaksin booster dari jenis Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, dan Moderna.

“Sebab mayoritas masyarakat kita mendapat vaksin dari jenis Sinovac dan Sinopharm. Sementara Kerajaan Saudi memberi syarat 4 jenis vaksin tadi. Jadi kita harus menyiapkan teknis dan kemudahan bagi para calon jemaah umrah untuk mengakses 4 jenis vaksin itu,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut LaNyalla, juga harus memastikan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan di Indonesia harus terintegrasi atau dapat dibaca oleh aplikasi di Arab Saudi saat jemaah mendarat di sana.

“Kerajaan Saudi juga menggunakan aplikasi, yang diberi nama Tawakalna. Nah, aplikasi kita PeduliLindungi sudah semestinya terkoneksi dengan aplikasi mereka. Sehingga tidak menyulitkan para jamaah umrah dari Indonesia,” urainya.

Kabar pembukaan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa hari lalu.

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui nota diplomatiknya telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

Izin itu diberikan mengingat laju penularan Covid-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya