Lelang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Boleh Digelar sebelum Tahun Anggaran Berjalan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Lelang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Boleh Digelar sebelum Tahun Anggaran Berjalan

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 8:32 WIB
Nasional | RILISID
...
Pelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat memberikan keterangan pers, Senin (6/12/2021). Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Teranyar, Kemendagri mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan lelang dini pengadaan barang/jasa sejak Juli atau Agustus sebelum tahun anggaran berikutnya ditetapkan.

Misalnya, lelang barang/jasa tahun anggaran 2023 yang dapat dilakukan pada Juli atau Agustus 2022. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi belanja APBD.

“Ini penekanan bahwa (pemerintah) daerah boleh melakukan pengadaan dini sejak bulan Juli dan Agustus pada tahun sebelumnya,” kata Pelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Senin (6/12/2021).

Bahkan Kemendagri telah menandatangani nota kesepahaman bersama BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu terkait pengadaan dini atas barang/jasa di lingkup pemda.

“Pemda melakukan pengadaan (lelang) dini, ini kami sudah koordinasi, konsultasi dengan LKPP pengadaan barang/jasa yg sudah bisa dimulai pada bulan Juli-Agustus,” terangnya.

Ketika terjadi gagal lelang, putus kontrak, penundaan bayar, maupun kurang bayar, maka diberikan kesempatan 50 hari kalender sampai dengan pekerjaan selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menurut Fatoni, merupakan salah satu langkah untuk meningkatan realisasi anggaran pada akhir tahun.

Fatoni menambahkan, adanya kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami gagal lelang tersebut menyebabkan besarnya dana simpanan di bank pada akhir tahun.

Simpanan bank ini merupakan dana yang dicadangkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi pendanaan kebutuhan dalam kondisi darurat.

“Seperti bencana alam atau non-alam, konflik sosial, kejadian luar biasa, termasuk keperluan mendesak lainnya,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Lelang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Boleh Digelar sebelum Tahun Anggaran Berjalan

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 8:32 WIB
Nasional | RILISID
...
Pelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat memberikan keterangan pers, Senin (6/12/2021). Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Teranyar, Kemendagri mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan lelang dini pengadaan barang/jasa sejak Juli atau Agustus sebelum tahun anggaran berikutnya ditetapkan.

Misalnya, lelang barang/jasa tahun anggaran 2023 yang dapat dilakukan pada Juli atau Agustus 2022. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi belanja APBD.

“Ini penekanan bahwa (pemerintah) daerah boleh melakukan pengadaan dini sejak bulan Juli dan Agustus pada tahun sebelumnya,” kata Pelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Senin (6/12/2021).

Bahkan Kemendagri telah menandatangani nota kesepahaman bersama BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu terkait pengadaan dini atas barang/jasa di lingkup pemda.

“Pemda melakukan pengadaan (lelang) dini, ini kami sudah koordinasi, konsultasi dengan LKPP pengadaan barang/jasa yg sudah bisa dimulai pada bulan Juli-Agustus,” terangnya.

Ketika terjadi gagal lelang, putus kontrak, penundaan bayar, maupun kurang bayar, maka diberikan kesempatan 50 hari kalender sampai dengan pekerjaan selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menurut Fatoni, merupakan salah satu langkah untuk meningkatan realisasi anggaran pada akhir tahun.

Fatoni menambahkan, adanya kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami gagal lelang tersebut menyebabkan besarnya dana simpanan di bank pada akhir tahun.

Simpanan bank ini merupakan dana yang dicadangkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi pendanaan kebutuhan dalam kondisi darurat.

“Seperti bencana alam atau non-alam, konflik sosial, kejadian luar biasa, termasuk keperluan mendesak lainnya,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya