Mahfud Klaim Kontroversi 56 Pegawai KPK Gagal TWK Bisa Diakhiri Jika Jadi ASN Polri
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mahfud Klaim Kontroversi 56 Pegawai KPK Gagal TWK Bisa Diakhiri Jika Jadi ASN Polri

...
RILIS.ID
Jakarta
29 September 2021 - 12:08 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Polemik pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) memasuki babak baru.

Ini setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Novel Baswedan Cs menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, jika permintaan Kapolri itu diterima Novel Cs, maka kontroversi tentang 56 pegawai KPK berakhir pula.

"Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud sebagaimana dikutip Rilisid dari akun Twitternya, Rabu (29/9/2021).

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," lanjutnya.

Mahfud kemudian menyebutkan dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.

"Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Selain itu Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014," demikian keterangan Mahfud.

Sebelumnya, Kapolri mengaku siap merekrut 56 pegawai KPK itu untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor (tindak pidana korupsi),” katanya, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, Polri saat ini memiliki tugas tambahan terkait upaya pencegahan korupsi terutama dalam rangka mengawal penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan covid dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain,” ujar Kapolri.

Respons Istana

Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno telah merespons surat Kapolri perihal permintaan 56 pegawai KPK jadi ASN Polri pada Senin (27/9/2021) lalu.

Istana menjawab surat Kapolri yang dikirimkan ke Sekretariat Negara (Setneg) pada Jumat (24/9/2021).

Kapolri mengaku mendapat lampu hijau terkait permohonan perekrutan 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 nanti.

"Kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri,” ujar Kapolri. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mahfud Klaim Kontroversi 56 Pegawai KPK Gagal TWK Bisa Diakhiri Jika Jadi ASN Polri

...
RILIS.ID
Jakarta
29 September 2021 - 12:08 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Polemik pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) memasuki babak baru.

Ini setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Novel Baswedan Cs menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, jika permintaan Kapolri itu diterima Novel Cs, maka kontroversi tentang 56 pegawai KPK berakhir pula.

"Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud sebagaimana dikutip Rilisid dari akun Twitternya, Rabu (29/9/2021).

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," lanjutnya.

Mahfud kemudian menyebutkan dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.

"Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Selain itu Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014," demikian keterangan Mahfud.

Sebelumnya, Kapolri mengaku siap merekrut 56 pegawai KPK itu untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor (tindak pidana korupsi),” katanya, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, Polri saat ini memiliki tugas tambahan terkait upaya pencegahan korupsi terutama dalam rangka mengawal penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan covid dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain,” ujar Kapolri.

Respons Istana

Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno telah merespons surat Kapolri perihal permintaan 56 pegawai KPK jadi ASN Polri pada Senin (27/9/2021) lalu.

Istana menjawab surat Kapolri yang dikirimkan ke Sekretariat Negara (Setneg) pada Jumat (24/9/2021).

Kapolri mengaku mendapat lampu hijau terkait permohonan perekrutan 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 nanti.

"Kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri,” ujar Kapolri. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya