Temui LaNyalla, Apdesi Protes Kebijakan Menkeu soal Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Temui LaNyalla, Apdesi Protes Kebijakan Menkeu soal Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT

...
RILIS.ID
Jakarta
14 Januari 2022 - 12:11 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memprotes kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Seperti tertuang dalamĀ Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

Protes itu disampaikan Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya kepada Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/1/2022).

Menurut dia, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, seorang kepala desa terpilih sudah menyusun kebutuhan di desanya dalam rangka mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

"Kewajiban 40 persen itu mencederai teman-teman di desa. Mengapa, misalnya tidak menggunakan dana bansos yang ada di Kementerian Sosial," ujarnya.

Saat ini, lanjut Surta, seluruh kepala desa yang berjumlah 74 ribu lebih dalam posisi tak berdaya dengan kebijakan tersebut.

"Beberapa kepala desa telah membuat anggaran berdasarkan komposisi 40:20:8:32 tersebut. Kami dalam posisi tak berdaya," katanya.

Desa di Indonesia, tambah Surta, memiliki klasifikasi masing-masing. Ada yang sudah maju dan beberapa masih ada yang tertinggal.

"Dalam situasi Covid-19 dua tahun belakangan, kami juga membantu pemerintah dalam penanganannya. Kami berada di garda terdepan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti aturan mengenai pemidanaan terkait hal tersebut. Artinya, jika alokasi dana BLT kurang dari 40 persen, para kepala desa terancam masuk bui.

"Kami mohon kepada DPD RI agar hal tersebut diperbaiki dan dikawal. Siapa yang mau mengawal kami, kita akan dukung penuh. Kami tak buat kesebelasan, tapi kami buat lapangan," tegasnya.

Sekjen Apdesi Asep Anwar Sadat berharap lembaganya dan DPD bisa berkolaborasi dalam membangun desa. Ia juga mengharapkan maruah desa bisa dikembalikan dan memiliki kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangganya.

"Kami berharap kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas aspirasi dari bawah menjadi satu kesatuan utuh dalam membangun desa. Kami ingin maruah desa dikembalikan, agar desa memiliki kewenangan penuh mengurus mengatur sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," tuturnya.

Ketua Komite I Fachrul Razi sependapat dengan aspirasi tersebut. Ia pun berkomitmen untuk memperjuangkan hal itu.

"Kami akan memanggil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Untuk lambang Garuda sebagai stempel kami pun sependapat," katanya.

Senator asal Lampung Bustami Zainuddin berharap pemerintah peka dengan tuntutan kepala desa. Ia tak mau pembangunan desa terhambat akibat polemik tersebut.

"Jangan sampai hal ini menghambat laju pembangunan desa," kata Bustami.

Senator asal Banten Habib Ali Alwi menegaskan jika kebijakan Menteri Keuangan tersebut membebani desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

"Desa dibebankan untuk memajukan masyarakatnya. Tetapi dengan adanya aturan ini, jelas menjadi beban bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya," kata Habib Ali Alwi.

Sementara itu, Ketua DPD berharap pemerintah peka dengan kondisi di lapangan. Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa.

"Saya kira ini kan kebijakan kontradiksi. Di satu sisi presiden berharap perekonomian dasar masyarakat bisa bergerak. Tapi di sisi lain Menteri Keuangan membuat kebijakan yang tak sejalan dengan presiden. Saya kira harus dikoreksi," katanya.

Ia meminta agar hal tersebut jangan membuat perangkat desa melemah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jangan sampai persoalan ini membuat lemah perjuangan Apdesi dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kami akan perjuangkan hal ini," tandas LaNyalla. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Temui LaNyalla, Apdesi Protes Kebijakan Menkeu soal Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT

...
RILIS.ID
Jakarta
14 Januari 2022 - 12:11 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memprotes kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Seperti tertuang dalamĀ Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

Protes itu disampaikan Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya kepada Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/1/2022).

Menurut dia, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, seorang kepala desa terpilih sudah menyusun kebutuhan di desanya dalam rangka mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

"Kewajiban 40 persen itu mencederai teman-teman di desa. Mengapa, misalnya tidak menggunakan dana bansos yang ada di Kementerian Sosial," ujarnya.

Saat ini, lanjut Surta, seluruh kepala desa yang berjumlah 74 ribu lebih dalam posisi tak berdaya dengan kebijakan tersebut.

"Beberapa kepala desa telah membuat anggaran berdasarkan komposisi 40:20:8:32 tersebut. Kami dalam posisi tak berdaya," katanya.

Desa di Indonesia, tambah Surta, memiliki klasifikasi masing-masing. Ada yang sudah maju dan beberapa masih ada yang tertinggal.

"Dalam situasi Covid-19 dua tahun belakangan, kami juga membantu pemerintah dalam penanganannya. Kami berada di garda terdepan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti aturan mengenai pemidanaan terkait hal tersebut. Artinya, jika alokasi dana BLT kurang dari 40 persen, para kepala desa terancam masuk bui.

"Kami mohon kepada DPD RI agar hal tersebut diperbaiki dan dikawal. Siapa yang mau mengawal kami, kita akan dukung penuh. Kami tak buat kesebelasan, tapi kami buat lapangan," tegasnya.

Sekjen Apdesi Asep Anwar Sadat berharap lembaganya dan DPD bisa berkolaborasi dalam membangun desa. Ia juga mengharapkan maruah desa bisa dikembalikan dan memiliki kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangganya.

"Kami berharap kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas aspirasi dari bawah menjadi satu kesatuan utuh dalam membangun desa. Kami ingin maruah desa dikembalikan, agar desa memiliki kewenangan penuh mengurus mengatur sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," tuturnya.

Ketua Komite I Fachrul Razi sependapat dengan aspirasi tersebut. Ia pun berkomitmen untuk memperjuangkan hal itu.

"Kami akan memanggil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Untuk lambang Garuda sebagai stempel kami pun sependapat," katanya.

Senator asal Lampung Bustami Zainuddin berharap pemerintah peka dengan tuntutan kepala desa. Ia tak mau pembangunan desa terhambat akibat polemik tersebut.

"Jangan sampai hal ini menghambat laju pembangunan desa," kata Bustami.

Senator asal Banten Habib Ali Alwi menegaskan jika kebijakan Menteri Keuangan tersebut membebani desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

"Desa dibebankan untuk memajukan masyarakatnya. Tetapi dengan adanya aturan ini, jelas menjadi beban bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya," kata Habib Ali Alwi.

Sementara itu, Ketua DPD berharap pemerintah peka dengan kondisi di lapangan. Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa.

"Saya kira ini kan kebijakan kontradiksi. Di satu sisi presiden berharap perekonomian dasar masyarakat bisa bergerak. Tapi di sisi lain Menteri Keuangan membuat kebijakan yang tak sejalan dengan presiden. Saya kira harus dikoreksi," katanya.

Ia meminta agar hal tersebut jangan membuat perangkat desa melemah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jangan sampai persoalan ini membuat lemah perjuangan Apdesi dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kami akan perjuangkan hal ini," tandas LaNyalla. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya