logo rilis
Bamsoet: Masalah Ketahanan Pangan Lebih Sulit Dihadapi Daripada Pandemi
berita
Foto: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara, akan menjadi tantangan yang lebih sulit dihadapi dibandingkan pandemi covid-19.

"Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pangan. Antara lain petani, pasar-bursa, harga, pergudangan-resi, modal, pembiayaan dan pinjaman, serta penjaminan-off takers. Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya di Jakarta, dilansir dari mpr.go.id, Jumat (26/2/2021).

Bamsoet juga menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi berbagai komoditas pangan memang sudah meningkat. Sebagaimana terlihat dari data yang dipaparkan Kementerian Pertanian. Namun laju peningkatannya belum signifikan, mengingat jumlah penduduk dan juga kebutuhan nasional yang juga terus meningkat.

“Produksi Jagung, misalnya, dalam lima tahun terakhir cukup meningkat. Di tahun 2016 mencapai 23,6 juta ton, tahun 2017 mencapai 28,9 juta ton. Lalu tahun 2018 sebesar 30 juta ton, tahun 2019 sebesar 33 juta ton, dan di tahun 2020 diprediksi mencapai 33 juta ton,” ungkapnya.

Begitupun dengan padi yang meningkat dari 55 juta ton di tahun 2016, menjadi 56,6 juta ton di tahun 2017, kemudian 59,2 juta ton di tahun 2018. Namun menurun tajam menjadi 54,6 juta ton di tahun 2019, dan diprediksi menjadi 55 juta ton di tahun 2020.

Dampak iklim yang menyebabkan banjir, dikhawatirkan akan merusak pertanian khususnya padi. Pemerintah perlu antisipasi ketersediaan beras secara nasional. Sementara impor beras menjadi masalah tersendiri, karena negara-negara Asia rata-rata sudah terikat kontrak antarnegara.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, memajukan sektor pangan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang berperan dalam pembinaan petani, penyediaan bibit dan pupuk, hingga memperluas luasan lahan pertanian saja. Melainkan butuh dukungan dari berbagai kementerian atau lembaga lainnya. 

“Karenanya Indonesia perlu memiliki roadmap strategi ketahanan dan kedaulatan pangan yang konkrit dan baku yang bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat. Sehingga bisa mensinkronkan semua regulasi di berbagai kementerian atau lembaga, mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Bamsoet.(*)

Editor: Andry Kurniawan

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari