logo rilis
HNW: Upaya Penghapusan Santunan Korban Covid-19 Ditentang Warga
berita
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid./Foto: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima aduan dan penolakan masyarakat atas ketentuan baru Kementerian Sosial yang menghapus santunan korban wafat akibat Covid-19.  

Hidayat menjelaskan, Surat Edaran Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 itu, memang tidak sesuai dan telah menyalahi dua ketentuan hukum yang secara hierarkis berada di atasnya.  

Dua ketentuan hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 tahun 2015, yang mengatur adanya ketentuan bantuan pemerintah kepada ahli waris dari korban bencana alam termasuk covid-19, masing-masing sebesar Rp15 juta.

Berdasarkan ketentuan hukum dan aspirasi warga tersebut, Hidayat mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini menertibkan bawahannya yang mengeluarkan surat edaran, yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu Hidayat juga meminta mencabut surat edaran tersebut.

“Ketentuan yang menyimpang itu jelas gerakan sepihak dari Kemensos, tapi tidak sesuai aturan-aturan diatasnya, dan tidak pernah dibahas di DPR. Seharusnya Kemensos menjadi teladan dalam melaksanakan aturan hukum, apalagi terkait pemenuhan hak Rakyat,” ungkap Hidayat di Jakarta, dilansir dari laman mpr.go.id, Sabtu (27/2/2021).

Dalam acara tersebut, Ketua RW 10 Grogol Selatan, Rasyadullah menyampaikan aspirasi warganya. Ia meminta Menteri Sosial untuk membatalkan ketidakbijakan penghapusan santunan korban covid-19.

Rasyadullah mengatakan, pihaknya sudah mengajukan santunan untuk warganya yang wafat akibat  covid-19 sejak bulan Oktober tahun 2020, namun tidak kunjung mendapatkan pencairan hingga saat ini.

Kejadian tersebut menurut Hidayat tidak hanya di Jakarta, tapi di banyak daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah misalnya, dari 2.174 ahli waris yang sudah direkomendasikan, hanya 7 yang telah mendapatkan santunan korban covid-19.

Di Ponorogo, Dinas Sosial sudah mengajukan 17 orang tapi belum satu pun menerima santunan. Bahkan di Surabaya, terdapat 319 pengajuan yang belum jelas status pencairannya.

Atas berbagai aspirasi tersebut, Hidayat memastikan bahwa pihaknya akan meneruskan kepada Kemensos pada saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI. (*)

Editor: Andry Kurniawan

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari