logo rilis
Jelang Ramadhan, Pemerintah Diminta Formulasikan Aturan Larangan Mudik
berita
Anggota DPD RI Fahira Idris. FOTO: DPD RI
RILIS.ID, Jakarta— Senator DPD RI meminta pemerintah menerbitkan aturan larangan mudik Lebaran 2020. Aturan larangan mudik ini dinilai penting sebagai salah satu bagian integral dan terpadu dalam upaya melawan, mencegah, dan menghentikan penyebaran COVID-19 bersamaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Anggota DPD RI Fahira Idris menilai aturan larangan mudik Lebaran 2020 harus mulai diformulasikan, jika nanti betul-betul agenda tahunan itu ditiadakan. Menurutnya, ditengah situasi wabah seperti ini semua opsi, rencana, maupun kebijakan harus dipersiapkan sehingga siap menghadapi keadaan dan kondisi apapun. 

“Doa dan keinginan kita semua tentu laju penyebaran COVID-19 di Indonesia tertahan bahkan berhenti. Tetapi dalam situasi seperti saat ini tidak ada salahnya kita mempersiapkan berbagai skenario. Salah satunya mulai memformulasikan aturan larangan mudik sehingga jika nanti memang harus dilarang, kita sudah siap dengan aturan yang tepat dan komprehensif, termasuk solusi dampak ekonomi dan sosial dari larangan ini”, ujar Fahira Idris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

Menurut Fahira, dalam penanganan wabah seperti saat ini tantangan utamanya adalah harus terus berpacu dengan waktu sehingga setiap kebijakan, keputusan, dan aksi yang diambil juga harus dinamis sesuai dengan evaluasi dan kondisi terkini yang terjadi.

Kebijakan pemerintah saat ini, kata dia, baru menghimbau dan mengkampanyekan agar masyarakat tidak mudik demi melindungi diri sendiri dan keluarga di kampung adalah langkah yang baik untuk membangun kesadaran.

"Tidak ada salahnya formulasi aturan larangan mudik juga mulai dipersiapkan sebagai langkah antisipatif," kata senator DKI Jakarta itu. 

Fahira mengungkapkan dirinya memahami pemerintah memikiki berbagai pertimbangan terkait aturan mudik. Namun pointnya, adalah dalam situasi seperti ini semua tidak bisa hanya berpaku hanya pada satu kebijakan saja. Sehingga harus disiapkan kebijakan lain agar dalam kondisi apapun bangsa ini siap, terlepas kebijakan larangan ini nanti mau diterapkan atau tidak. 

Dirinya juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang sudah melarang aparatur sipil negara (ASN/PNS), TNI-Polri, serta pegawai BUMN untuk mudik dan membatalkan berbagai program rutin mudik gratis karena merupakan langkah yang tepat. 

“Dalam pandangan saya, PSBB kemudian diikuti dengan aturan larangan mudik yang tegas akan berdampak signifikan menahan laju penyebaran COVID-19 sehingga kerja-kerja bangsa ini ke depan dalam melawan COVID-19 bisa lebih fokus dan maksimal. Insya Allah masyarakat Indonesia bisa memahami jika nanti memang diputuskan untuk tahun ini mudik dilarang dulu demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan tentunya keselamatan bangsa,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. 

 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari