logo rilis
Kritisi Permenhub Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, YLKI: Pemerintah Tersandera Kepentingan Ek
berita
Ilustrasi ojek online saat PSBB. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria
RILIS.ID, Jakarta— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) keberatan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang memperbolehkan ojek online membawa penumpang saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, upaya Kemenhub meringankan beban ojol ini justru bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan terkait pembatasan tersebut.

"Pemerintah masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek, yang tidak jelas ujung pangkalnya," ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Tulus mengkritisi salah satu pasal persyaratan pengemudi ojol bisa membawa penumpang, yaitu setelah membawa penumpang pengemudi ojol wajib melakukan disinfeksi kendaraannya. Dia menilai pasal ini berpotensi untuk dilanggar atau tidak dipatuhi.

"Pemerintah sulit mengawasi bahwa pengemudi ojol melakukan disinfeksi. Selain itu penumpang bisa mengeluarkan virus corona jika sakit, melalui cipratan ludah yang menempel di helm atau jaket pengemudi ojol. Pengemudi ojol tidak selalu mencuci jaket atau helm sehabis mengantar pengumpang," terang Tulus. 

Sehingga, menurutnya, niat pemerintah untuk membantu pengemudi ojol justru membuat mereka jadi rentan tertular COVID-19.

"Bagaimana cara mengontrol dan membuktikan bahwa motor tersebut sudah disemprot dengan desinfektan? Ini ketentuan yang akal-akalan," tegas Tulus.

Tulus menambahkan, bila Permenhub itu diberlakukan maka penerapan PSBB tidak maksimal dalam mencegah penularan COVID-19. 

"Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No. 18 Tahun 2020 dicabut, dibatalkan," sambungnya.

 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari