logo rilis
Masyarakat yang Nekat Mudik Lebaran Bakal Dihukum Denda hingga Kurungan
berita
Ilustrasi mudik sebelum pandemi. FOTO: Dok Rilis.id
RILIS.ID, Jakarta— Bagi masyarakat yang hendak melakukan tradisi mudik Lebaran tahun ini nampaknya harus mengurungkan niatnya. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi untuk para pemudik.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bernomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Corona Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

"Pelanggaran terhadap SE ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi SE yang diteken Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (8/4/2021).

SE yang dikeluarkan pada 7 April tersebut mulai berlaku sejak 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Penerbitan surat edaran ini dilatarbelakangi adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun ini, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan Covid-19.

SE tersebut juga untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko Covid-19 di desa atau kelurahan selama Ramadan dan Idulfitri.

Hal ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan virus corona.

"Periode peniadaan mudik Idulfitri Tahun 1442 Hijriah adalah tanggal 6-17 Mei 2021 dan upaya pengendalian Covid-19 adalah selama bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idulfitri,” lanjut surat edaran tersebut.

Larangan mudik sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik.

Di antaranya kepentingan bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Sementara bagi pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten, provinsi dan negara wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan memenuhi sejumlah ketentuan.

Pertama, bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kedua, bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Ketiga, bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Keempat, bagi masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. (*)

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari