logo rilis
Minta Wali Kota Medan Diproses seperti Habib Rizieq, IPW Desak Jokowi Tidak Tebang Pilih
berita
Presiden Jokowi. ILUSTRASI: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Kerumunan di Kesawan City Walk, Medan, Sumatera Utara (Sumut), menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Ind Police Watch (IPW).

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Wali Kota Medan Bobby Nasution seharusnya ditahan dan diproses ke pengadilan seperti Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

"Karena menyebabkan terjadinya kerumunan massa di Kesawan City Walk hingga membuat Kota Medan menjadi zona merah Covid-19," kata Neta dalam keterangan persnya, Selasa (20/4/2021).

Karenanya, Neta mendesak pemerintah Jokowi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

Termasuk memproses Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak sama seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Nana yang dicopot gegara kasus Rizieq.

"Kapolda Sumut Irjen Panca juga harus dicopot Kapolri Sigit. Sebab, Polda Sumut sudah mengabaikan penegakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Akibat kerumunan tersebut, Neta menyebut Kota Medan kembali masuk ke zona merah penyebaran Covid-19.

"Artinya, baik Walikota Medan dan Kapolda Sumut telah mengabaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Dari data covid19.go.id tercatat di wilayah Sumut ada dua daerah yang masuk menjadi zona merah penyebaran Covid-19, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Di Kota Medan sendiri, kata Neta, penyebaran Covid-19 sempat terkendali dan masuk ke zona oranye setelah melakukan penekanan dan pengawasan sejak akhir  Maret.

"Kembalinya Kota Medan masuk zona merah, salah satu penyebabnya banyaknya masyarakat yang berkerumun, terutama di Kesawan City Walk," tambahnya.

Kawasan tersebut digagas sebagai The Kitchen Of Asia oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menantu Presiden Jokowi itu dituding membiarkan terjadinya kerumunan setiap hari.

"Dengan kondisi ini, seharusnya Polda Sumut turun tangan melaksanakan program pemerintah yakni penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Keppres nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut," ujarnya.

Apalagi dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, aparat kepolisian bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Hal ini sangat jelas tertuang dalam Inpres tersebut pada diktum kedua, angka 5 khusus kepada Kapolri untuk:  huruf a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat," tuturnya.

Sementara dalam huruf b disebutkan, bersama Panglima TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Huruf c menyatakan, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sedangkan huruf d adalah mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Huruf D dalam inpres ini, telah diterapkan Polri untuk menjerat Habib Rizieq dengan tuduhan melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona," paparnya.

Diketahui, kasus kerumunan di Petamburan terjadi berkaitan dengan undangan pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya, penegakan hukum mengenai kerumunan massa itu juga menimpa Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo yang menggelar hajatan dengan menggelar konser dangdut di tengah pandemi Covid-19, kendati Pengadilan Negeri Kota Tegal menjatuhi vonis enam bulan dengan masa percobaan satu tahun.

"Untuk itu, demi kesetaraan hukum, IPW mendesak Walikota Medan ditahan dan diproses hukum sama seperti Habib Rizieq. Selain itu Kapolri harus mencopot Kapolda Sumut yang melakukan pembiaran hingga Kota Medan kembali menjadi zona merah," tandasnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Ragam

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari