logo rilis
PP 43/2021 Dinilai Jadi Solusi Atasi Konflik di Kawasan Hutan
berita
Ahmad Bastian, Presidium KAHMI Lampung yang juga anggota DPD RI. FOTO: IST
RILIS.ID, Jakarta— Penanganan konflik di kawasan hutan menjadi perhatian serius pemerintah. Ini terbukti atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah.

PP tersebut juga dinilai bisa menjadi jawaban atas berbagai permasalahan di kawasan hutan. Demikian hasil kajian Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Lampung.

Menurut KAHMI Lampung, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja itu bisa menjadi jawaban dari berbagai konflik di kawasan hutan yang berada di Lampung.

"Kawasan hutan sebagai kawasan strategis baik dari segi ekonomi, lingkungan serta sektor-sektor lainnya harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat," ujar Presidium KAHMI Lampung yang juga anggota DPD RI Ahmad Bastian SY dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, konflik di kawasan hutan hingga saat ini cukup tinggi karena ketimpangan penguasaan atas tanah di kawasan hutan. Ia menilai negara wajib memenuhi hak konstitusional setiap warga sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

"Konflik Register 45 menjadi gambaran jelas bagaimana kondisi kawasan hutan di Lampung tidak tertangani dengan baik. Peliknya penyelesaian konflik yang berlarut-larut mengakibatkan terabaikannya hak-hak masyarakat untuk dapat hidup secara layak. Akses kelola dan hidup masyarakat menjadi terabaikan," jelas anggota Komite I DPD RI ini.

Bastian menyebut, saat ini terdapat ratusan desa di Lampung yang secara de facto ada di kawasan hutan, namun tidak terlindungi secara hukum oleh negara. Catatan panjang terhadap pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan panatagunaan yang lebih diarahkan pada kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

"PP 43/2021 ini dapat menjadi dasar penyelesaian konflik di kawasan hutan di  Lampung," ujarnya.

Dalam pasal 11 ayat 1 PP 43/2021 disebutkan bahwa penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam kawasan hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, dilakukan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan terhadap izin atau konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pasal tersebut dapat dijadikan dasar penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsensi dalam pengelolaan lahan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat di dalam kawasan hutan," sebutnya.

"Dalam hal ini KAHMI Wilayah Lampung melihat bahwa proses penyelesaian permasalahan di kawasan hutan harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang telah memanfaatkan lahan di area kawasan hutan, baik yang diakui oleh negara sebagai suatu entitas pedesaan maupun tidak," tambah Bastian.

KAHMI menegaskan, negara harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan yang telah dimanfaatkannya sebelum penetapan kawasan hutan oleh negara.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh negara, kata Bastian, adalah dengan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Di sisi lain PP ini dapat pula menjadi alat para pemilik modal untuk menguasai hutan. Hal ini harus dicegah agar hutan tidak menjadi sumberdaya yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi semata," tegas mantan anggota DPRD Lampung Selatan tersebut.

Setiap instansi yang terlibat juga diminta untuk melakukan antisipasi berbagai potensi konflik pemanfaatan lahan.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus mengambil langkah-langkah terpadu untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya konflik di kawasan hutan. Apalagi sudah ada PP 43/2021 ini, masalah sudah bisa dihindari sejak dari hulu," pungkas Bastian. (*)

Editor:

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari