logo rilis
Wali Kota Tanjungbalai dan Penyidik KPK Ditetapkan Jadi Tersangka
berita
Ketua KPK Firli Bahuri umumkan penetapan tersangka kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Kamis (22/4). FOTO: Tangkapan layar
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus jual-beli jabatan di lingkup Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Ketiganya adalah Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS), penyidik KPK AKP Steppanus Robin Pattuju (SRP), dan seorang pengacara berinisial MH.

Penetapan ketiga tersangka itu diumumkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui Instagram KPK, Kamis (22/4/2021) malam.

”KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan tiga orang tersangka. Pertama saudara SRP, tersangka kedua MH, dan ketiga MS,” kata Firli.

Tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 11 dan Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, tersangka MS melanggar Pasal 5 ayat 1 Huruf a UU No. 31 Tahun 1999. Baca: IPW: Hukum Mati Oknum Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai!

Diketahui, penyidik KPK AKP SRP diduga melakukan pemerasan Rp1,5 miliar agar kasus jual-beli jabatan yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial tidak diusut.

Ind Police Watch (IPW) pun mengecam keras kasus tersebut. Lembaga ini menegaskan, kasus dugaan pemerasan itu tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab, apa yang dilakukan oknum polisi berinisial SR, berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu, membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal, selama ini harapan publik satu-satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Namun, dengan adanya kasus dugaan pemerasan ini, publik akan dengan gampang menuding KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan.

”Kalau opini ini berkembang luas, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan?” sesal Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima Rilis.id, Kamis (22/4/2021).

Neta juga berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang berengsek. Kasus ini juga menurutnya perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewan Pengawas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama untuk para penyidik.

”Tujuannya agar ’citra seram’ KPK tidak digunakan untuk menakut-nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat,” sarannya. (*)

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Hukum

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari